Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNDP dan UNICEF.
Tito, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam selepas Sidang Kabinet Paripurna, memilih tidak banyak berkomentar saat diminta pendapatnya mengenai surat permintaan bantuan tersebut.
"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito Karnavian singkat merespons pertanyaan wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan asing tersebut.
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujar dia.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA kepada wartawan, Minggu (14/12), membenarkan Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), karena dua lembaga itu punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
"Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.
Dia kemudian menyebut setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
Baca juga: Aceh minta bantuan penanganan pascabencana banjir bandang kepada dua lembaga PBB
Baca juga: LKBN ANTARA serahkan bantuan kebutuhan dasar pengungsi di Pidie Jaya, Aceh
