Jakarta (ANTARA) - Kebijakan publik seringkali lahir dari opini politik, intuisi pribadi, hingga tekanan publik. Pada era keterbukaan informasi saat ini, kebijakan yang diambil cenderung populis, tetapi pendekatan tersebut bukan berarti bebas dari risiko, bahkan bisa jadi merugikan masyarakat.
Misalnya saja kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat pada 2023 yang menerapkan masuk sekolah pukul 5.30 WITA dengan alasan melatih kedisiplinan siswa. Kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat, dan aturan tersebut dicabut oleh Pj Gubernur NTT saat itu yakni Ayodhia Gehak Lakunamang Kalake.
Diperlukan pengambilan kebijakan yang berdasarkan bukti data empiris, penelitian ilmiah, hingga evaluasi sistematis. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran, meminimalisir dampak yang tidak diinginkan, membangun kepercayaan publik, hingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr Muhammad Taufiq, menekankan pentingnya pengambilan kebijakan yang berbasiskan pada bukti.
"Sebagai instansi pemerintah, maka tanggung jawab pertama adalah membangun kualitas kebijakan, dan kita membina para analis kebijakan bagaimana mengambil kebijakan yang berbasiskan bukti," kata Taufiq dalam diskusi “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” yang diselenggarakan Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya (UAJ) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain berbasiskan pada bukti, juga bersandar pada nilai yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedua hal tersebut dituangkan dalam Indeks Kualitas Kebijakan, yang saat ini persentasenya masih 39 persen.
Dengan demikian, dalam proses pembuatan suatu kebijakan dibutuhkan penguatan berbasiskan bukti. Meski tidak mudah, karena pengambilan kebijakan biasanya dilakukan dalam waktu cepat dan informasi yang terbatas, kehadiran para analis kebijakan diharapkan dapat menawarkan solusi baru.
"Perlu adanya pengembangan ekosistem kebijakan yang tidak hanya terdiri dari pegawai pemerintah saja, tetapi juga swasta, akademisi, masyarakat, dan juga awak media," kata Taufiq lagi.
Direktur Eksekutif IPP, Dr. Salvatore Simarmata, mengatakan penting mengkaji ulang arah pendidikan kebijakan publik di Indonesia di tengah berbagai tantangan dan peluang yang ada. Pihaknya berkomitmen mewujudkan kebijakan berbasis bukti untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif.
Visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika perguruan tinggi turut menjadi bagian dari penguatan kebijakan publik di Indonesia. Perguruan tinggi tak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penciptaan produk kebijakan berbasis bukti ilmiah yang berdampak bagi masyarakat.
Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana bisa mengadopsi hasil-hasil riset yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga riset, sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan.
"Hasil-hasil riset itu dapat digunakan para pembuat kebijakan, sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Salvatore.
Kebijakan berbasis bukti sendiri mengacu pada dua hal, yaitu bukti sebagai dasar untuk mengidentifikasi apa yang menjadi masalah strategik dan bukti yang menjadi dasar untuk menentukan mana solusi yang paling tepat.
Solusi yang dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tapi juga berkelanjutan dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lemah dan marginal. Dalam konteks pembangunan, kebijakan berbasis bukti mengusung pembangunan yang sifatnya merata.
"Forum ini menjadi wadah untuk menampung gagasan dan memajukan isu-isu kebijakan publik yang berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Melalui riset kolaboratif, advokasi, dan dialog lintas sektor, kami berharap terjalin kerja sama yang lebih luas untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan berbasis bukti,” kata Salvatore pada acara yang dibuka langsung Rektor UAJ, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) itu.
Pendidikan kebijakan publik
Guru Besar Kebijakan Publik dari Cornell University, Prof. Thomas Pepinsky, menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan kebijakan publik yang tangguh, relevan, dan berorientasi pada dampak nyata. Terdapat enam hal mendasar yang menjadi pijakan setiap lembaga pendidikan kebijakan publik, yakni mahasiswa yang diajar, jenjang pendidikan yang ditawarkan, pengajarnya, fokus bidang yang dikembangkan, sumber daya yang tersedia, dan dampak yang ingin dicapai.
Pendidikan kebijakan publik tak hanya soal struktur akademik, tetapi juga soal arah moral dan intelektual. Pepinsky menekankan kemajuan bidang ini bergantung pada kepemimpinan visioner, komitmen terhadap riset yang bermakna, serta kemitraan lintas disiplin dan lembaga.
"Kepemimpinan tidak hanya datang dari kepala institusi, tapi juga dari para pendidik dan mahasiswa yang berani berpikir visioner demi membangun sistem pendidikan kebijakan yang lebih baik," kata Pepinsky.
CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami, mengatakan proses pengambilan kebijakan berbasis bukti tidak selalu membutuhkan waktu yang lama akibat harus menunggu datanya lengkap terlebih dahulu.
"Mengambil kebijakan berbasis bukti haruslah lincah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada yang namanya prinsip Pareto, yang mana setidaknya kita punya basis informasi yang dapat menjangkau 80 persen dari apa yang sebenarnya terjadi. Tujuannya agar pemahaman kita menjadi lengkap," kata penggagas gerakan 17+8 itu.
Melalui kebijakan berbasis bukti, maka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Pengambilan kebijakan berbasis bukti itu perlu dijadikan budaya baru, karena di setiap kebijakan ada harapan yang digantungkan dan Indonesia Emas dapat dimulai dari kebijakan yang tepat
