Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (BP Pemda) Kabupaten Bogor dengan melakukan sinergi bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong di Kota Bogor pada hari Rabu (17/06).
Kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan rutin setiap bulan ini dihadiri oleh beberapa instansi di Kabupaten Bogor dan dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong Ichwansyah Gani. Pada sambutannya Ichwansyah menyoroti bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bogor per 1 Juni 2025 telah mencapai 98,05% dengan keaktifan peserta sebesar 76,72%. Untuk mencapai 80% threshold nasional atau keaktifan peserta JKN, maka diperlukan 190.569 jiwa untuk diaktifkan kepesertaannya.
“Tantangan masih membayangi keberlangsungan Program JKN di Kabupaten Bogor, terdapat 70.348 jiwa peserta PBPU BP Pemda menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kami harapkan bulan Juni dapat dilakukan replace terhadap data tersebut agar UHC prioritas di Kabupaten Bogor dapat terus berlangsung,” ujar Ichwansyah.
Baca juga: Jalani operasi benjolan payudara, berkat JKN permudah penyembuhan
Selain itu, data potensi sebagai data replace bisa bersumber dari data Anggota Rumah Tangga (ART) sebesar 109.085 jiwa dan data non JKN sebesar 13.929 jiwa untuk diajukan sebagai penambahan peserta PBPU BP Pemda di bulan Juni 2025. Upaya pemutakhiran data pun menjadi hal krusial dalam agenda ini, maka diperlukan padanan data PBPU BP Pemda dengan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar peserta yang dijamin merupakan data yang valid.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mencatat jumlah peserta PBPU yang menunggak masih cukup tinggi mencapai 598.908 jiwa. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan dan berdampak pada status UHC secara keseluruhan. Meski begitu, geliat positif tetap terlihat pada kenaikan peserta PBPU BP Pemda terus meningkat sejak awal tahun dengan penambahan peserta secara konsisten tiap bulan. Ini menjadi sinyal bahwa kesadaran masyarakat dan dukungan Pemda Kabupaten Bogor terkait penyelenggaraan Program JKN kian menguat.
Baca juga: Jamin kesehatan jamaah haji, BPJS Kesehatan sosialisasikan kepada fasilitas kesehatan
“Melalui kolaborasi nyata ini kami berharap Pemda Kabupaten Bogor dapat memastikan pembayaran iuran peserta PBPU BP Pemda dilakukan tepat waktu dan jumlah, serta mendukung penuh dari sisi regulasi dan anggaran, karena ini menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor,” tambah Ichwansyah.
Dengan tantangan yang cukup kompleks, langkah dan kolaborasi Pemda Kabupaten Bogor bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong menjadi fondasi penting demi memastikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan haknya atas perlindungan kesehatan yang layak. Seirama dengan pernyataan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tika Effendi yang berkomitmen untuk mengambil langkah strategis.
“Saya berharap pertemuan ini sudah membahas hal yang baru terkait keberlangsungan Program JKN. Minimalisir birokrasi yang berbelit dan lakukan tugas, pokok dan fungsi setiap dinas secara maksimal untuk jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor. Komitmen Pemda sesuai arahan Bupati 100% UHC untuk masyarakat Kabupaten Bogor, jadi kedepannya tidak hanya UHC 98,05% tapi dapat ditingkatkan hingga seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan,” ujar Tika.
Baca juga: Rahma Ditya jalani perawatan DBD, JKN berikan kemudahan tanpa perbedaan
Kemampuan Pemda Kabupaten Bogor untuk menjamin JKN bagi warganya dapat terjaga bahkan meningkat di tahun 2025 ini, serta tingkat keaktifan peserta dapat menembus 80% sesuai target nasional. Kolaborasi, komitmen anggaran, serta validitas data menjadi tiga kunci utama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. (MI/sy)
