Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, komitmen memprioritaskan program sistem penjaminan kesehatan (Universal Health Coverage) sebagai layanan kesehatan pada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar di Pekalongan, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp74 miliar agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
"Meski di tengah tekanan keuangan daerah akibat penurunan transfer ke daerah (TKD), kami komitmen untuk tetap menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) pada 2026," katanya.
Ia menyatakan, kebijakan BPJS Kesehatan yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terutama pada aspek pembiayaan.
Baca juga: Pemkab Bogor tingkatkan anggaran JKN hingga Rp895 miliar pada 2026 demi UHC 100 persen
Baca juga: Medan sosialisasikan program UHC
Namun, kata dia, pemerintah daerah memastikan tidak akan mengorbankan hak dasar masyarakat di bidang layanan kesehatan.
"Ya, meski kondisi keuangan daerah terkoreksi karena TKD turun, kami memastikan program UHC tetap berjalan. Ini adalah prioritas Ibu Bupati dan menjadi komitmen pemerintah daerah," katanya.
Menurut dia, saat ini pihaknya sedang dihadapkan pada pilihan teknis antara menerapkan UHC prioritas atau UHC cut-off. Jika menggunakan skema UHC prioritas dengan tingkat aktivasi peserta mencapai 80 persen maka kebutuhan anggaran bisa melonjak hingga sekitar Rp109 miliar.
"Ini artinya kami harus menambah sekitar Rp35 miliar. Ini angka yang tidak kecil bagi APBD, apalagi di saat pemerintah juga harus membiayai sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan program prioritas lainnya," katanya.
Baca juga: Pamekasan terapkan skema UHC nonprioritas
Ia mengatakan, kondisi serupa juga dialami oleh sejumlah daerah lain sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan serta pemerintah kabupaten/kota tetangga seperti Batang dan Pemalang untuk mencari solusi terbaik.
Meski terdapat opsi penyesuaian kepesertaan melalui mekanisme cut-off, kata dia, pihaknya memastikan tidak akan ada warga yang secara mendadak kehilangan akses layanan kesehatan.
"Jadi, tidak ada cerita warga tiba-tiba tidak terlayani kesehatan. Tetap ada mekanisme skrining dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," katanya.
