Kabupaten Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menyatakan komitmennya mendukung percepatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang digagas Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan lembaganya akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 2.500 unit rutilahu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
“Biasanya Pemkab Bogor hanya mengalokasikan 400 hingga 500 unit per tahun. Tahun ini kita dorong percepatan dengan target 2.500 unit rumah bisa diperbaiki melalui APBD Perubahan,” kata Sastra Winara di Cibinong, Rabu.
Baca juga: Mengubah RTLH, menjadi rumah nyaman, aman dan sehat
Ia menjelaskan, percepatan penanganan rutilahu merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak. Berdasarkan data Pemkab Bogor, jumlah rumah tidak layak huni di wilayah itu mencapai sekitar 14 ribu unit.
“Tempat tinggal yang layak adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kalau sudah layak, masyarakat bisa lebih fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Sastra, juga sepakat dengan target Pemkab Bogor untuk menuntaskan seluruh program rutilahu dalam waktu tiga tahun ke depan.
Menurutnya, anggaran daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat.
“Tentu kami tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Namun, seiring pembangunan yang terus berjalan, kami optimistis pendapatan daerah juga akan meningkat,” katanya.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan.
“Selain tata kelola keuangan yang baik, kualitas hasil pembangunan juga harus menjadi perhatian utama,” tegas Sastra.
Sebelumnya, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan komitmennya menuntaskan rehabilitasi 14 ribu unit rumah tidak layak huni selama tiga tahun masa kepemimpinannya. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
