Kota Batu (ANTARA) - Sepulang dari kegiatan retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah yang telah berlangsung pada 21-28 Februari 2025, para kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 telah kembali ke daerah masing-masing dan langsung menjalani tugas kepemimpinannya.
Berbagai arahan dan kebijakan pun mereka keluarkan sebagai pedoman seluruh organisasi perangkat kerja daerah menjalani program kerjanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, misalnya, mengingatkan kepada pembuatan program kerja oleh kepala daerah harus linear atau sejalan dengan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.
Khofifah di Kota Batu, Minggu, mengatakan bahwa sinkronisasi antara tingkat daerah dan pusat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di setiap wilayah.
Semua program di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota itu harus sejalan dengan program nasional.
Setiap poin program kerja, juga harus memiliki kaitan dengan program Astacita yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menghubungkan program Nawa Bakti Satya dengan Astacita. "Makanya, tadi saya sampaikan program Nawabakti yang ini tersambung ke program Astacita yang ke berapa," ucapnya.
Khofifah memiliki tugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025—2029 yang akan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sekaligus menjadi acuan daerah.
"Kami punya tugas membuat RPJMD maksimal 6 bulan, harus menginduk ke RPJMN. Memang RPJMD provinsi dikejar dan kami berharap 3 bulan pembahasan bersama DPRD bisa selesai dan menjadi rujukan RPJMD kabupaten/kota," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman mengatakan bahwa visi dan misi Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis atau MBATU SAE sepenuhnya berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Lebih lanjut visi Mbatu Sae disusun dengan berlandaskan program Nawabakti Satya dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Tentunya, dalam menjalankan visi dan misi kami, tak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat Kota Batu," ujarnya.
Dikatakan bahwa bahwa amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Batu merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
"Bismillah kami bersama membangun Kota Batu menjadi lebih sae (bagus)," kata Nurochman.
Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen (Pur) TNI Andi Sumangerukka menegaskan tidak merombak jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini bertugas di Sultra.Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Sabtu (1/3) mengatakan bahwa dalam pemerintahannya akan mengedepankan persatuan dan kerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang politik.
Ia mengimbau kepada seluruh kepala OPD agar tidak khawatir dengan masa lalu, terutama terkait dengan perbedaan pandangan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, Pilkada telah selesai dan kini saatnya semua pihak bersatu untuk membangun Sultra ke depan.
“Tidak usah takut, saya tidak seperti itu, saya melihat ke depan,” kata Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025—2030 kelahiran 11 Maret 1963 itu.
Andi menyebutkan bahwa meskipun telah memberi sinyal tidak ada perombakan formasi jajaran OPD, pihaknya menegaskan jika evaluasi tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan.
Ia akan menilai kinerja setiap kepala OPD berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai serta target yang belum terpenuhi.
“Pasti ada evaluasi, jadi kalau kita mau mengukur kinerja itu pasti ada evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pihaknya juga telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama dengan semua pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Penandatanganan ini dilakukan agar para kepala OPD ini tidak terlibat dalam kasus korupsi dan nepotisme. Ini juga supaya mereka bisa mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas.
Pakta integritas yang diteken oleh para kepala OPD ini bukan semata janji antara atasan dan bawahan, melainkan janji individu kepada Tuhan sehingga wajib untuk dipertanggungjawabkan.
Masuk lebih pagi
Berbeda lagi dengan di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mengatur jam kerja aparatur sipil negara di Jawa Barat yang wajib datang ke kantor lebih pagi dan pulang lebih awal siang hari selama Ramadhan 1446 Hijriah.
Aturan masuk kantor tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor: 23/OT.03/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1446 H/2025 M di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Herman Suryatman.
Dokumen tersebut mengatur jumlah jam kerja efektif pada Ramadhan 1446 Hijriah yang ditetapkan sedikitnya 32 jam 30 menit dalam satu pekan, tidak termasuk jam istirahat.
Kemudian, bagi perangkat daerah yang memberlakukan lima hari kerja, memiliki pengaturan pada hari Senin hingga Kamis, jam masuk kerja pada pukul 06.30-14.00 WIB, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30 WIB.
Sedangkan pada hari Jumat, jam masuk kerja mulai pukul 06.30 - 14.30, dengan jam istirahat pukul 11.30-13.00.
Aturan ini, berlaku di kantor Sekretariat Daerah (Gedung Sate) serta kantor perangkat daerah beserta unit-unit kerja di bawahnya yang tersebar di daerah-daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam akun sosial media Instagramnya menerangkan bahwa aturan masuk kantor lebih pagi, bagi ASN Pemprov Jabar saat ibadah puasa agar pegawai datang tepat waktu, tidak terjebak macet dan bisa menjaga badan tetap bugar setelah makan sahur.
Menurut Dedi, ada kebiasaan rata-rata di masyarakat, setelah salat subuh langsung tidur hingga terlambat berangkat ke kantor dan berpotensi mengganggu kesehatan karena tidur setelah makan.
"Setelah sahur perut penuh dengan makanan, lalu ditidurkan, itu tidak boleh dari sisi kesehatan maupun dari sisi ajaran Kanjeng Rasul (Muhammad SAW)," kata Dedi dalam keterangan Pemprov Jabar.
Kebalikannya, ketika setelah sahur dilanjutkan shalat dan mandi, badan akan lebih bugar dan sehat, sehingga saat di kantor datang sangat pagi dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam posisi segar.
Dari sisi efisiensi, jam masuk kantor lebih pagi punya keunggulan, yakni terhindar dari kemacetan lalu lintas dari aktivitas bersamaan berangkat kerja dan sekolah, apalagi di kota-kota besar seperti Bandung dan kawasan Bodebek.
Adapun terkait jam istirahat pada Bulan Ramadhan ini, Dedi mengatakan hal ini untuk memberi kesempatan istirahat sejenak dari pekerjaannya.
"Untuk jam istirahat kalau hari biasa biasanya tengah hari enggak tidur, nah di bulan puasa ini tengah hari suka tidur, maka saya kasih toleransi setengah jam untuk tidur setelah shalat dzuhur," kata Dedi.
Sedangkan untuk jam pulang menjadi pukul 14.00, menurut Dedi, dengan pertimbangan memberikan waktu kepada pegawai untuk memasak dan berbuka bersama keluarga di rumah.
"Di rumah bapak-bapak bisa membantu walaupun sebenarnya kalau bapak-bapak pulang jam 14.00 di rumah enggak ada kerjaan," ujarnya.
Dedi berharap dengan ada perubahan jam kerja ini, ASN bisa lebih semangat memberikan pelayanan pada masyarakat meski di bulan Ramadhan.
Sementara, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menargetkan membangun sebanyak seribu unit rumah baru di wilayah itu dalam 100 hari kerja pertamanya.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Sabtu, mengatakan program itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung misi Prabowo-Gibran, yaitu target pembangunan tiga juta rumah di seluruh Indonesia.
"Kebijakan kongkret ini akan segera kami tindaklanjuti dengan memanggil Dinas PU Perkim untuk menentukan target pembangunan. Dalam 100 hari kerja ke depan, kami menargetkan pembangunan 1.000 rumah baru di Sumsel," katanya.
Ia mengatakan tidak hanya membangun rumah baru, akan tetapi perbaikan hunian bagi masyarakat kurang mampu.
"Dalam bulan Ramadhan, kami akan hadiahkan bantuan bedah rumah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, agar kondisi hunian semakin layak menjelang Lebaran," ujarnya.
Selamat bekerja kepada para kepala daerah, daerah maju negara maju.
Baca juga: Pulang retret, Bupati Rudy Susmanto langsung telusuri penyebab banjir Cijayanti
Baca juga: Bupati Rudy Susmanto wajibkan kantor di Bogor kibarkan bendera
