Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tempat berhenti sementara (lay bay) di Stasiun MRT Lebak Bulus dibangun untuk mengurangi kemacetan.
"Untuk mengatur alur menurunkan (drop off) penumpang, fasilitas 'lay bay' dibuat agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berpotensi menyebabkan kemacetan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu.
Syafrin mengatakan itu terkait Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno yang diduga parkir sembarangan di area Stasiun MRT Lebak Bulus.
Dia menegaskan pada Selasa (25/2) pagi di Stasiun MRT Lebak Bulus terjadi antrean sehingga menyebabkan volume kendaraan yang padat di area 'lay bay'.
Saat itu, Rano harus turun lebih cepat dari mobil karena antrean panjang yang sudah terjadi sebelum dia dan rombongan tiba.
Baca juga: Tim Pemecah Kemacetan ala Polda Metro Jaya
"Melihat antrean yang cukup panjang, Pak Wagub langsung turun agar lebih cepat menaiki MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Kemudian, mobil rangkaian yang membawa Wagub Rano dan rombongan diarahkan langsung bergerak menuju Balai Kota," katanya.
Terlebih, dinyatakan tidak ada pengkondisian untuk mengosongkan jalur antrean.
Maka itu, dalam kondisi tertentu, seperti saat kondisi sibuk pada pagi dan sore hari, 'lay bay' berpotensi mengalami kelebihan kapasitas karena volume kendaraan berlebih atau berhenti cukup lama yang memicu antrean panjang.
Meski demikian, Syafrin menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi terkait kegiatan pengawalan di tempat umum dengan tetap memprioritaskan kenyamanan publik.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto tinjau langsung kerja Tim Urai Kemacetan
"Tentunya ini jadi bahan evaluasi bagi kami bersama semua pihak untuk mengatur aspek teknis dalam pengawalan, maupun setelahnya agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Karena ini merupakan fasilitas publik, tentu publik pula yang harus jadi prioritas," tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI terus berkomitmen mewujudkan ketertiban umum dalam berlalu lintas demi kenyamanan warga, termasuk dalam hal pengaturan di sekitar tempat pemberhentian transportasi umum, seperti stasiun MRT.
