Depok (ANTARA) - Pelaksana Harian Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan dan konsep pertanian kontrak (contract farming) untuk ketersediaan pangan di Depok.
"BUMD Pangan dan pertanian kontrak ini penting untuk cadangan pangan di Depok sehingga tidak bergantung dengan daerah lain," ujar Chandra Rahmansyah di Kota Depok, Rabu.
Menurutnya, keberadaan BUMD Pangan sangat dibutuhkan Kota Depok, mengingat, ancaman perubahan iklim yang dapat mengakibatkan krisis pangan salah satunya.
Chandra menjelaskan, untuk menjalankan skema pertanian kontrak kemungkinan tidak dapat dilakukan di Depok karena keterbatasan lahan.
Namun, kemungkinan yang dapat dilakukan adalah membeli lahan di daerah sekitar.
"Misal 1.000 hektar lahan di Sukabumi atau sekitarnya kita tanam komoditas yang bisa digunakan untuk pengendalian inflasi," jelasnya.
Mengenai pengendalian inflasi, Chandra mengatakan kita harus sudah berfikir tidak hanya di hilir tapi intervensi di hulunya.
"Upaya yang harus dilakukan di hulu adalah menjaga kestabilan pasokan pangan untuk masyarakat," katanya.
"Kita harus punya roadmap pengendalian inflasi jadi tidak hanya kegiatan pada saat itu saja, tapi juga program jangka menengah dan jangka panjang," tegasnya.
Chandra berharap, sinergitas dan kolaborasi yang telah terjadi antar anggota TPID dapat terus terjalin dan semakin kuat. Sehingga tingkat inflasi ini dapat terkendali.
"TPID harus melakukan kerja yang terstruktur, sistematis, terencana ada jangka menengah dan panjang tapi tidak terkesan sporadis," ujarnya.
Baca juga: Menko Bidang Pangan sebut RI tetap impor gula karena perintah Presiden
