Jakarta (ANTARA) - Dunia saat ini tengah menghadapi fragmentasi geopolitik dan ekonomi yang semakin tajam akibat perang, konflik regional, serta persaingan kekuatan besar.
Di tengah dunia yang kian terpolarisasi itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai mengarahkan politik luar negerinya pada upaya memperkuat posisi tawar global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan moneter nasional.
Pendekatan ini menandai pergeseran dari diplomasi yang bersifat normatif menuju diplomasi yang lebih strategis dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Perang Ukraina, konflik kemanusiaan di Gaza, serta rivalitas Amerika Serikat dan China telah mengubah tatanan global menjadi lebih tidak menentu. Negara-negara berkembang menghadapi tekanan ganda, yakni menjaga kedaulatan politik sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah volatilitas global.
Dalam konteks ini, Prabowo menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang tidak hanya mengikuti arus, tetapi berusaha berperan aktif dalam membentuk keseimbangan regional dan global.
Pendekatan Indonesia terhadap BRICS yang kini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia, penguatan kerja sama dengan negara-negara Global South, serta diplomasi yang lebih intensif ke Rusia, China, dan Timur Tengah, mencerminkan upaya membangun jaringan strategis yang lebih luas. Tujuannya adalah menciptakan ruang manuver yang lebih besar bagi Indonesia agar tidak terjebak dalam dikotomi Blok Barat dan Non-Barat. Dengan posisi yang lebih berimbang, Indonesia dapat memaksimalkan kepentingan nasionalnya dalam berbagai forum internasional.
Geopolitik yang dijalankan Prabowo tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan moneter nasional. Selama ini, perekonomian Indonesia relatif rentan terhadap guncangan eksternal karena ketergantungan yang tinggi pada sistem keuangan global berbasis dolar Amerika Serikat. Kebijakan moneter Amerika Serikat, perubahan arus modal global, serta gejolak geopolitik kerap berdampak langsung pada nilai tukar rupiah dan stabilitas harga di dalam negeri.
Ketergantungan pada dolar juga terlihat dalam perdagangan dan cadangan devisa. Saat ini, lebih dari 80 persen transaksi perdagangan dunia masih menggunakan dolar AS. Data IMF menunjukkan, sekitar 60 persen cadangan devisa global juga disimpan dalam bentuk dolar. Dengan demikian, pergerakan dolar sangat mempengaruhi ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, diversifikasi kerja sama internasional menjadi penting. Melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, diversifikasi cadangan devisa, dan penguatan kerja sama keuangan dengan negara-negara berkembang, Indonesia berupaya membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat.
Melalui skema Local Currency Transaction (LCT) --penyelesaian transaksi secara bilateral dengan menggunakan mata uang masing-masing-- yang telah diterapkan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang dan China, Indonesia mulai mengurangi eksposur langsung terhadap dolar dalam transaksi bilateral.
Langkah ini bukan dimaksudkan untuk menolak sistem keuangan global yang ada, melainkan untuk mengurangi ketergantungan berlebihan yang dapat membatasi ruang kebijakan nasional.
Perubahan arah ini juga membawa implikasi politik dan ekonomi yang tidak sederhana. Struktur sistem keuangan global yang selama ini didominasi oleh dolar dan arus modal besar telah menciptakan kepentingan yang mengakar.
Upaya negara untuk memperkuat kedaulatan moneter dapat memicu resistensi dari berbagai pihak, baik di tingkat internasional maupun domestik. Namun, dalam jangka panjang, stabilitas dan kemandirian ekonomi menjadi prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
Dalam perspektif sejarah, pendekatan Prabowo memiliki kesamaan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang menekankan kemandirian dan keseimbangan. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia memainkan peran penting dalam membangun solidaritas Global South untuk menghadapi kolonialisme dan ketimpangan global. Dalam konteks saat ini, tantangan yang dihadapi bersifat lebih kompleks karena melibatkan aspek ekonomi, teknologi, dan sistem keuangan internasional.
Dunia modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan diplomasi politik, tetapi juga oleh arsitektur keuangan, mata uang, dan jaringan perdagangan. Negara yang tidak memiliki posisi tawar dalam sistem tersebut akan lebih mudah terdampak oleh krisis dan volatilitas global. Karena itu, geopolitik yang dijalankan Prabowo dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
Bagi masyarakat, implikasi dari arah kebijakan ini bersifat nyata. Stabilitas nilai tukar, terkendalinya inflasi, dan berkurangnya ketergantungan pada pembiayaan luar negeri yang mahal merupakan faktor penting bagi kesejahteraan. Negara yang memiliki hubungan internasional yang berimbang dan posisi geopolitik yang kuat akan lebih mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
Ke depan, tantangan utama adalah menjaga konsistensi dan kredibilitas kebijakan tersebut. Diplomasi yang aktif harus diimbangi dengan penguatan fundamental ekonomi di dalam negeri, termasuk reformasi struktural, peningkatan daya saing industri, dan pengelolaan fiskal yang prudent. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, keuntungan geopolitik tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan demikian, geopolitik Prabowo tidak hanya berkaitan dengan peran Indonesia di panggung internasional, tetapi juga menyentuh inti kedaulatan nasional dalam arti yang lebih luas. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi dan penuh ketidakpastian, upaya untuk memperkuat posisi tawar global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk tetap berdiri sebagai negara yang mandiri dan berdaulat.
*) Irdam Imran, pemerhati kebijakan publik, Plt. Kepala Pusat Kajian Daerah Setjen DPDRI 2015-2018
