Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memaparkan empat langkah penanganan objek wisata atau destinasi pariwisata yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
"Pertama, Sumbar melakukan pemetaan destinasi pariwisata yang terdampak bencana," kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Padang, Kamis, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR bersama mitra kerja dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), LKBN ANTARA, RRI dan TVRI.
Vasko mengatakan pemetaan destinasi pariwisata untuk memastikan objek atau titik mana saja yang aman dikunjungi oleh wisatawan pascabencana terjadi. Hal ini sekaligus untuk memberikan rasa aman bagi setiap wisatawan yang datang ke Ranah Minang.
Kemudian, langkah kedua yang dilakukan pemerintah provinsi setempat ialah melakukan manajemen krisis dan edukasi keamanan. Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata juga sedang memperkuat komunikasi manajemen dan risiko bencana kepada wisatawan, termasuk penandaan zona aman dan standar keamanan.
Baca juga: Kemendes dan Kemenpar jalin kerja sama percepat penguatan desa wisata
"Langkah ketiga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar ialah melakukan volunteer tourism," ujar dia.
Vasko menjelaskan konsep pariwisata sosial atau volunteer tourism mulai dikenalkan sebagai bagian dari upaya kebangkitan setelah bencana, dimana wisatawan bisa terlibat dalam kegiatan pemulihan sekaligus kunjungan.
Terakhir, ujar dia, pemerintah setempat melakukan input data dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Aplikasi R3P sebagai basis data resmi untuk perencanaan program pemulihan, penyaluran bantuan dan sinkronisasi dukungan pusat-daerah.
Secara umum bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar mengakibatkan 67 destinasi wisata terdampak, yang tersebar di Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Baca juga: Kemenpar: Keselamatan wisata jadi fondasi pariwisata generatif berkelanjutan
Vasko menyampaikan destinasi yang terdampak di antaranya berupa 14 homestay dengan total kerusakan mencapai Rp45,5 miliar, nilai kerugian Rp16,7 miliar dengan luasan terdampak 983.238 meter persegi.
Ia berharap kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR bersama mitra terkait dapat membantu percepatan pemulihan sektor pariwisata di Ranah Minang, mengingat daerah itu merupakan salah satu tujuan wisata nasional dan internasional.
