Kabupaten Bogor (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menampung sejumlah masukan saat menggelar evaluasi pengawasan Pilkada 2024 bersama para pemangku kepentingan.
"Tujuannya untuk mendapatkan input kaitan dengan kerja-kerja yang selama tahapan ini kita lakukan," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanuddin usai rapat evaluasi di Bigland Sentul, Babakanmadang, Kamis.
Sejumlah masukan dan evaluasi diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dari para undangan yang hadir, mulai dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, dan lembaga serta elemen masyarakat lainnya.
"Mungkin yang tadi agak menarik soal evaluasi partisipasi masyarakat yang rendah," ungkapnya.
Baca juga: Bawaslu Bogor undang sejumlah mahasiswa untuk evaluasi pengawasan Pilkada 2024
Baca juga: Bawaslu Bogor kerahkan 7.908 pengawas TPS cegah praktik politik uang
Baca juga: Bawaslu-Pemkab Bogor copot 11.238 APK selama masa tenang
Meski hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewajiban Bawaslu Kabupaten Bogor, namun Burhanuddin mengakui lemahnya sisi pengawasan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.
"Soal laporan yang disampaikan ke Bawaslu juga sangat minim, hanya 6 kasus. Jadi dari diskusi hari ini, itu akan jadi bahan evaluasi secara kelembagaan," terang Burhanudin.
Selain itu, adanya pemungutan suara ulang atau PSU di TPS menjadi catatan tersendiri untuk Bawaslu Kabupaten Bogor pada Pilkada 2024.
"Misalnya apa yang terjadi di Cisarua (PSU), ini kan efek dari sisi pengawasannya dari pengawas TPS yang tidak maksimal, sehingga apa yang terjadi di TPS itu tidak tahu, sehingga baru ketahuannya itu setelah pelaksanaannya," ujarnya.
