Jakarta (Antara Megapolitan) - Pemerintah tengah mengkaji rencana transformasi subsidi pupuk menjadi program subsidi langsung untuk petani melalui Kartu Tani agar subsidi lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam rapat pembahasan subsidi pupuk di Jakarta, Rabu, mengatakan penggunaan Kartu Tani dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan subsidi pupuk.
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut juga menyebutkan penyebaran melalui kartu dinilai mampu memantau penyerapan dan distribusi pupuk.
Bank penerbit Kartu Tani terdiri dari tiga bank BUMN, yaitu BRI (wilayah Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah), Mandiri (Jawa Barat), dan BNI (Jawa Timur).
Adapun perkembangan Kartu Tani di Jawa per akhir September 2017 tercatat sudah mencapai 97 persen.
Darmin juga mengatakan bahwa akan segera disiapkan Inpres dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait payung hukum Kartu Tani.
Menteri BUMN Rini Soemarno melaporkan salah satu bentuk implementasi yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian yaitu pendistribusian Kartu Tani sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Ciamis.
"Ke depan kami akan mengintegrasikan Kartu Tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian," kata Rini.
Ia mengatakan terdapat sekitar 8,8 juta petani padi secara nasional yang diproyeksikan menerima subsidi pupuk melalui Kartu Tani.
Implementasi Kartu Tani diharapkan dapat memperbaiki basis data petani agar menjadi lebih akurat dan terintegrasi serta mengetahui informasi luas lahan pertanian per wilayah dan menetapkan kebijakan berdasarkan perkiraan hasil panen
Rini juga menjelaskan bahwa nominal kartu tergatung dari besaran subsidi yang diterima petani berdasarkan besaran lahan yang dimiliki.
"Di Kartu Tani akan tercatat jumlah pupuk di kartu subsidi mereka berapa. Jadi mereka pakai kartu tani ke kios, kemudian mereka bisa membeli berapa pupuk subsidi" kata dia.
