Gaza (ANTARA) - Pemerintah teknokratis sementara untuk mengelola Jalur Gaza seharusnya langsung terhubung dengan kabinet Otoritas Palestina (PA), kata Wakil Menteri Luar Negeri Palestina Omar Awadallah kepada RIA Novosti, Jumat.
Awadallah menuturkan bahwa isu tersebut sedang aktif dibahas di antara para mediator yang terlibat dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“Saat ini, penting untuk membentuk komite teknokrat untuk memerintah Gaza. Komite ini akan langsung terhubung dengan pemerintah Palestina melalui seorang menteri yang ditunjuk,” katanya.
“Kami berpegang pada prinsip ‘kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintahan.’ Masalah ini saat ini sedang dibahas dengan para pemimpin Arab dan mitra mediasi, termasuk Amerika Serikat,” sambungnya.
Awadallah menuturkan bahwa opsi utama yang sedang dipertimbangkan adalah pengembalian penuh PA tidak hanya ke Gaza, tetapi juga ke wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Hal tersebut sejalan dengan rencana rekonstruksi yang diusulkan oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Baca juga: Pasukan Garuda bersiap bertugas di Gaza
Baca juga: Hidayat Nur Wahid dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza
“Ada juga usulan untuk membentuk pemerintah sementara yang terdiri dari karyawan PA yang tetap berada di Gaza dan melanjutkan pekerjaan di infrastruktur sipil,” tambahnya.
Kendati demikian, sebutnya, transisi menuju pemerintahan pasca-perang di Gaza membutuhkan kesepakatan dari semua pihak dalam konflik, termasuk gerakan Palestina Hamas dan Israel.
