Jakarta (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty melihat banyak komunitas masyarakat mempunyai kesadaran untuk melakukan aksi nyata pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024.
Salah satu komunitas yang disebutnya adalah Perisai Demokrasi di Jawa Tengah (Jateng), yang diinisiasi oleh alumnus Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).
"Komunitas hari ini sudah punya kesadaran bergerak secara nyata, misalnya melakukan pendampingan komunitas terhadap mereka yang menemukan dugaan pelanggaran, bahkan mereka bisa memandu," kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Lolly bercerita sejak 2014 banyak di antara generasi muda telah dilatih Bawaslu untuk dekat dengan isu pengawasan pemilu dan mempunyai kemampuan untuk mengawasi secara partisipatif.
Baca juga: Bawaslu RI terima 129 laporan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada 2024
Baca juga: Bawaslu sebut PSU akibat bencana alam tindak lanjutnya adalah PSS atau PSL
Dari data yang dihimpun, terdapat 19.788 kader pengawas partisipatif yang masih aktif, 299 komunitas kader, 8.928 forum warga dari 2022—2024, 1.094 MoU dengan perguruan tingi sejak 2022—2024, serta 1.112 kampung pengawasan partisipatif dari 2022—2024.
Ia menilai peran pemantau Perisai Demokrasi Bangsa di Jateng sangat luar biasa, bahkan para anggotanya 'iuran' uang untuk memastikan komunitas bisa bergerak.
Bahkan, kata dia, Perisai Demokrasi Bangsa sering memberikan informasi awal ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran di Jateng yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
Karena sering kali publik memberikan informasi, tetapi informasinya sulit ditelusuri. Misalnya, ada klip video yang menunjukkan dugaan praktik politik uang. Begitu videonya masuk, pihaknya cross check untuk memastikan tempat terjadinya dan pelaku peristiwa supaya Bawaslu bisa menelusuri lebih mudah.
"Sering kali info yang masuk cepat ini tidak dapat ditindaklanjuti. Begitu Bawaslu cek akunnya, sudah tidak aktif. Saat dicek, mereka bilang dapat videonya dari orang lain," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu sebut berita wartawan jadi informasi awal telusuri pelanggaran
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini melanjutkan, "Nah, teman-teman Jateng (Perisai) mereka sangat relevan karena mereka memberikan informasi cukup detail sehingga memudahkan untuk ditindaklanjuti."
Selain itu, dalam capaian program partisipasi masyarakat, Lolly mengungkapkan terdapat sekitar 36 persen kegiatan yang menggunakan pendekatan lokalitas daerah masing-masing.
"Bawaslu RI membuat panduannya secara umum, lalu mereka praktikkan dengan konteks lokal sehingga sangat beragam bentuknya. Lebih dari 36 persen kegiatan yang dilakukan pengawas pemilu di bawah," ungkap Lolly.
Ia menegaskan bahwa program pengawasan partisipatif secara umum sudah berada level berfungsi menuju level bergerak.
Program yang sudah berfungsi dengan baik, menurut dia, adalah pendidikan pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
