Jayapura (ANTARA) - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025 yang bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, merupakan momentum penting dalam memperkuat persatuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah secara sah dan demokratis.
PSU di Papua digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya pelanggaran prosedur pada pemungutan suara sebelumnya. Temuan pelanggaran meliputi keterlibatan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), ketidaksesuaian data rekapitulasi suara, serta pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada PSU Pilkada Papua sendiri diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Benhur Tommy Mano-Constant Karma, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah Marius Fakhiri-Aryoko Rumaropen.
Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni berharap PSU yang dilaksanakan bertepatan dengan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bahwa demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.
PSU merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan hasil pemilu dan menjaga integritas demokrasi di Papua. Seluruh pihak harus terus menjaga kondusivitas hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Masyarakat Papua harus membuktikan bahwa mereka siap menjaga kejujuran, keadilan, dan persatuan.
Sikap tertib dan damai masyarakat merupakan cermin rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Di "bulan kemerdekaan" ini, masyarakat Papua tidak hanya mengibarkan bendera Merah Putih, tetapi juga mengibarkan semangat demokrasi yang bersih.
Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak mengemukakan PSU yang digelar di sembilan kabupaten/kota, telah berjalan baik. Distribusi logistik hingga proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar.
PSU dapat berjalan dengan baik, tertib, dan damai berkat dukungan semua unsur, mulai dari penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga partisipasi positif masyarakat.
Menurut Diana, pelaksanaan PSU di Provinsi Papua merupakan yang teraman jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Momentum HUT ke-80 RI menjadi penguat semangat persatuan di tengah perbedaan pilihan politik.
Warga tidak hanya hadir untuk memberikan suara, tetapi juga menunjukkan rasa cinta tanah air dengan menjaga ketertiban dan kedamaian selama proses berlangsung.
KPU Papua akan memproses tahapan PSU sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk rekapitulasi suara tingkat provinsi secara transparan dan akuntabel.
Saling klaim kemenangan antar-kubu sebagai sebuah hal wajar, tetapi yang terpenting adalah masyarakat tidak tersulut dan tetap menunggu hasil yang dikeluarkan KPU. Semua pihak diminta menunggu hasil resmi yang akan diumumkan KPU dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengapresiasi atas pelaksanaan PSU yang berjalan sesuai aturan dan bebas dari pelanggaran. Semua itu berkat koordinasi yang intens antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, maupun dukungan masyarakat yang disiplin mengikuti ketentuan.
Guna menjunjung tinggi transparansi, selama proses PSU berlangsung, Bawaslu menyiapkan 3.331 petugas pengawas yang telah bersiaga sejak proses awal hingga pemungutan suara.
"Hingga kini proses pemungutan suara masih terus dilakukan. Untuk itu, kami minta petugas pengawas agar mengawasi dengan saksama jalannya tahapan tersebut," ucapnya.
Pendidikan politik
Pengamat politik Yakobus Murafer berpendapat, meskipun PSU di Papua tidak secara langsung berkaitan dengan peringatan HUT RI, namun momentum tersebut memunculkan semangat nasionalisme.
“Pemilihan ini adalah wujud pengamalan sila keempat Pancasila. PSU yang berjalan kondusif dan tertib dapat menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga ke depan Papua bisa menjadi barometer pelaksanaan pemilu yang baik di Tanah Papua,” ujar dosen di Universitas Cenderawasih (Uncen) ini.
Pendidikan politik penting agar masyarakat memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan semata-mata karena ikatan emosional atau hubungan kekerabatan.
Terlebih dengan pengalaman PSU yang menghabiskan anggaran daerah cukup besar ini, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk meminimalisir adanya pelanggaran.
PSU harus dimaknai sebagai pembelajaran bersama, bukan sekadar formalitas. Semua pihak perlu memastikan pemilu berikutnya tidak lagi diwarnai pelanggaran yang berujung PSU. Perbedaan pilihan politik juga tidak sampai memecah belah persatuan.
Walaupun pilihan berbeda, tetap harus bersatu demi pembangunan Papua. Pemimpin terpilih harus mampu menjawab tantangan pembangunan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya menengah ke bawah.
PSU kali ini sebagai evaluasi bersama bagi penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun demokrasi yang berintegritas, santun, dan bermartabat.
Komitmen seluruh pihak sangat penting agar pemilu berikutnya dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan semangat demokrasi yang sebenarnya.
Para pihak, baik pemerintah daerah, KPU, maupun Bawaslu, sepakat bahwa keberhasilan PSU kali ini perlu dijadikan pijakan untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu di masa depan. Harapan suasana kondusif yang tercipta selama pelaksanaan PSU dapat dipertahankan hingga seluruh rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah selesai.
Dalam semangat HUT ke-80 RI, pesan yang mengemuka adalah bahwa perbedaan pilihan politik harus tetap berada dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Demokrasi yang sehat adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan cerminan kematangan politik suatu daerah.
Dengan demikian, PSU di Papua bukan hanya menjadi bagian dari proses elektoral, tetapi juga momentum untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.
PSU yang berlangsung kondusif diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus memperkokoh rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan di Tanah Papua.
