Bupati: Kunjungan Wapres Gibran ke Sukabumi percepat pemulihan dampak bencana

Wapres RI Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah pejabat dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, Pemkab Sukabumi dan BNPB saat meninjau lokasi pengungsian warga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Jumat, (6/12/2024). ANTARA/ (Aditya A Rohman)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau lokasi terdampak bencana merupakan salah satu dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dampak bencana ci Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Tadi saya mendampingi langsung Mas Gibran ke sejumlah lokasi bencana salah satunya meninjau kondisi pengungsi di lokasi pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar. Tentunya, dengan kedatangan Wapres RI ini merupakan salah satu perhatian dari Pemerintah Pusat sehingga diharapkan bisa mempercepat pemulihan dampak bencana," katanya di Sukabumi, Jumat.

Sebelum ke lokasi pergerakan tanah, orang nomor dua di Indonesia ini terlebih dahulu mendatangi lokasi pengungsian di SDN Tegalpanjang maupun di halaman Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar.

Di lokasi pengungsian, Gibran langsung menyapa dan menghibur para pengungsi khususnya anak-anak. Di pengungsian, anak dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga menyempatkan diri membagikan mainan, susu dan paket bantuan lainnya untuk anak-anak dan para pengungsi.

Usai meninjau lokasi pengungsian, Gibran bersama jajaran Pemkab Sukabumi, BNPB dan Pemprov Jabar langsung menuju lokasi pergerakan tanah dengan menggunakan sepeda motor.

Marwan mengatakan kedatangan Wapres Gibran ke lokasi bencana ini menjadi atensi bagi kementerian terkait dalam upaya mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana khususnya dalam membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat diterjang bencana.

Baca juga: BPBD Sukabumi catat ada 33 titik dilanda bencana ratusan jiwa terdampak

Tentunya kedatangan Wapres RI memberikan kekuatan dalam penanggulangan bencana serta mempercepat pemerintah pusat dalam membuat kebijakan khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur yang rusak dan lainnya yang terdampak bencana.