BPBD Kabupaten Bekasi dirikan enam pos aju tanggulangi potensi bencana Pilkada

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendirikan enam pos aju untuk menanggulangi potensi bencana saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di wilayah itu.

"Di enam pos aju tersebut kita akan siagakan petugas serta relawan kebencanaan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang, Kamis.

Ia menyatakan pos aju tersebut didirikan berdasarkan pertimbangan hasil mitigasi kebencanaan yang menyebutkan 20 dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi berstatus rawan banjir selama musim hujan, termasuk saat penyelenggaraan Pilkada pada 27 November 2024.

"Tujuan didirikan pos aju ini untuk menanggulangi potensi terjadi bencana banjir serta angin kencang dan longsor yang bisa muncul kapan saja saat musim hujan tahun ini," katanya.

Pos aju ini direncanakan berdiri di tiga hingga empat kecamatan berstatus paling rawan bencana, namun mampu menjangkau wilayah terdekat dengan tugas utama memantau kelancaran tahapan distribusi logistik Pilkada, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil.

Pos aju mulai berdiri 26-28 November 2024, dengan komposisi petugas gabungan dari BPBD, PMI, Destana/Katana dan FPRB, serta dilengkapi logistik, seperti mobil penyelamatan, perahu karet, dayung, pelampung hingga tenda penampungan.

"Kalau semua unsur bergerak masif, tentu saat terjadi bencana seperti yang kita khawatirkan, insya Allah kita bisa menanggulangi dengan cepat dan sigap,” katanya.

Muchlis merinci pembagian pos aju itu meliputi Pos Aju I di Kecamatan Muaragembong yang juga bertugas untuk wilayah Kecamatan Cabangbungin dan Sukawangi. Pos Aju II untuk Kecamatan Tambun Utara, Babelan dan Tarumajaya. Pos Aju III Kecamatan Tambelang, Sukakarya serta Pebayuran.

Kemudian, Pos Aju IV bertugas untuk Kecamatan Kedungwaringin, Sukatani dan Karangbahagia. Pos Aju V untuk Kecamatan Setu, Serang Baru, Cibitung, Tambun Selatan dan Cikarang Barat. Pos Aju VI untuk Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, serta Cibarusah.

"Kita berharap keberadaan pos itu nanti bermanfaat apabila seandainya di hari pencoblosan terjadi hujan atau banjir, kita bisa bergerak cepat," ucapnya.

Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk meminta data tempat pemungutan suara (TPS) rawan bencana hidrometeorologi guna memudahkan pemetaan penempatan personel pada pos aju.

Muchlis mengimbau agar TPS yang berada di lokasi terbuka atau cekungan sungai untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. "Kami sudah meminta data TPS rawan bencana dan berkoordinasi dengan camat untuk memindahkan ke lokasi yang lebih aman," katanya.

Penyelenggara Pilkada 2024 juga diminta belajar dari pengalaman bencana alam yang terjadi pada Pilpres/Pileg, dimana sejumlah TPS rusak akibat hujan dan angin kencang, seperti TPS 90 di Perumahan Grand Cikarang City dan TPS 10 di Desa Sukabudi.

"Mitigasi harus dilakukan, karena masih ada beberapa hari sebelum pencoblosan. Kami akan terus bergerak, mendata dan mengolah informasi bersama. Semoga pada 27 November nanti kondisi tetap kondusif dan masyarakat Kabupaten Bekasi bisa menggunakan hak pilih dengan aman dan lancar," kata dia.