Kota Bogor (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jawa Barat M Rusli Prihatevy menyoroti serapan anggaran dari pos biaya tidak terduga (BTT) masih sangat minim, padahal selama bulan Oktober 2024, di Kota Bogor terjadi 85 kejadian bencana.
Oleh karena itu, Rusli di Bogor, Kamis, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memaksimalkan serapan anggaran BTT, yang ditujukan untuk menanggulangi bencana dan memperbaiki infrastruktur akibat bencana.
Sebab, kata Rusli, berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serapan BTT masih 0,33 persen atau Rp310 juta dari pagu sebesar Rp92,11 miliar.
“Tentu dengan banyaknya bencana yang terjadi di bulan Oktober, kami mendorong Pemerintah Kota Bogor segera mencairkan BTT untuk para korban bencana, sebab realisasi serapan anggaran masih sangat minim,” kata Rusli.
Baca juga: Dewan minta Pemkot Bogor lakukan intervensi perbaikan pascabencana lewat BTT
Baca juga: Pemkot Bogor diminta laksanakan tanggap darurat bencana dengan maksimalkan BTT
Rusli menekankan pentingnya penyaluran BTT untuk para korban bencana. Selain untuk memastikan tidak ada bencana susulan di lokasi, juga memaksimalkan serapan anggaran agar tidak terjadi sisa lebih anggaran (Silpa).
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi selama Oktober, terdapat 72 rumah terdampak dengan klasifikasi 31 rusak ringan, 26 rusak sedang dan 15 rusak berat.
Rusli menekankan kepada Pemkot Bogor agar segera menindaklanjuti SK kebencanaan yang dikeluarkan oleh BPBD agar pelaksanaan pembangunan bisa langsung dikerjakan dan tidak menjadi tanggungan di tahun berikutnya.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor minta BPBD siaga penuh hadapi bencana
Ia mengatakan hal itu tentunya memerlukan sinergi dan kecepatan pelaksanaan dari dinas-dinas teknis, seperti Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor.
“Jadi, dinas teknis harus segera melayani masyarakat yang kesulitan. Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak ditindaklanjuti dan menjadi tanggungan di tahun berikutnya, seperti yang terjadi di tahun 2022,” ujarnya.
Rusli menegaskan nantinya laporan terkait BTT ini ditindaklanjuti pada rapat kerja komisi-komisi. Sebab, pihaknya ingin memaksimalkan fungsi dan tugas DPRD Kota Bogor.
