Pakar : Industri Akuakultur Indonesia Berpotensi Kalahkan China

Bogor, 18/10 (ANTARA) - Industrialisasi akuakultur Indonesia berpotensi untuk menyaingi China yang kini telah menguasai pasar dunia, kata Staf pengajar Departemen Budidaya Perairan Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Enang Harris, saat ditemui disela-sela simposium bioteknologi akuakultur IV di Bogor, Kamis.

"Di tahun 1949 produksi akuakultur Indonesia menguasai dunia. Saat itu produksi perikanan kita 22 ribu ton pertahun sedangkan China hanya 20.000 ton," kata Prof Enang.

Menurut Prof Enang, keberhasilan China di pasar dunia masih baru, bila dibandingkan Indonesia yang sudah lebih dahulu menguasai pasar internasional. Seiring berjalannya waktu, pemerintah China terus meningkatkan produksi perikanannya, hingga pada tahun 1950-an, produksi akuakultur China menguasai dunia.

"Sekarang situasinya berbalik, produksi Indonesia hanya 7 juta ton sementara China 50 juta ton," katanya.

Prof Enang menyebutkan, penurunan produksi perikanan Indonesia karena pola industrialisasi yang tidak menerapkan prinsip ekologi yang diterapkan oleh pemerintah China.

Dijelaskannya, pengelolaan industrialisasi akuakultur China menerapkan prinsip ekologi, yakni keseimbangan ekologi sumberdaya laut dengan menyediakan kebutuhannya.

Pada tahun 1958 sejak ditemukannya teknologi kawin suntik, ilmuan China berkumpul dan membahas pengembangan industrialisasi akuakultur.

Dalam pertemuan para ahli China tersebut, bersepakat bahwa pengembangan industrialisasi akuakulture harus berbasis prinsi ekologi.

"China menerapkan prinsi ekologi dengan istilah "Tidak mungkin kita memperbanyak macam dari rusa, begitu juga tidak mungkin memperbanyak rusa dari rumputnya". Artinya, antara hewan predator, karnivor dan kebutuhan pakannya harus seimbang. Di perikanan budidaya, kita tidak mungkin memperbanyak kerapu, karena dia predator, sementara hewan karnivornya semakin berkurang jumlahnya," tutur Enang.

Guna mendukung pengembangan industrialisasi akuakultur, di tahun 1968 pemerintah China menerapkan prinsip yang mengarah pada optimalisasi hasil produksi perikanan, dimana 90 persen produksi untuk konsumsi domestik, 5,5 persen untuk minyak ikan, farmasi dan tepung ikan sebagai bahan baku pakan serta sisanya 4,5 persen untuk ekspor.

"Dengan menerapkan prinsip ekologi tadi yang membuat China unggul dalam sektor perikanan. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintahnya juga turut mendukung kesejahteraan masyarakatnya," ujar Enang.

Sementara itu, lanjut Prof Enang, teknologi akuakultur Indonesia ada dan sama dengan negara lainnya. Hanya saja pengelolaan industrialisasi akuakultur di Indonesia tidak menerapkan prinsip ekologi seperti yang digunakan China.

"Tidak ada salahnya kita meniru China dengan menerapkan prinsip ekologinya. Indonesia negara besar pulaunya banyak, garis pantainya lebih panjang dari China yang hanya 18.000 meter. Kita berpotensi untuk mengalahkan China khususnya di sektor perikanan," katanya.

Enang menambahkan, prinsip akuakultur berbasis ekologi harus diterapkan di Indonesia dengan demikian target produksi perikanan yang berkelanjutan dapat terlaksana.

"Selain prinsip ekologi, "guiding principle" juga diperlukan. Peran pemerintah dalam mengawal dan mengawasi sektor ini akan menjadi penentu mau dibawa kemana perikanan Indonesia ini," katanya.

Simposium bioteknologi akuakultur IV diselenggarakan oleh Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, bekerjasama Kementerian Perekonomian RI, SEAMEO-Biotrop, dan mitra kerjasama IPB.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 250 peserta yang mengangkat tema "Bioteknologi dalam mendukung industrialisasi perikanan yang berkelanjutan". Simposium menghadirkan pembicara utama adalah para akademisi dari dalam negeri dan luar negeri.


Laily R