Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri, membahas dua proyek kereta cepat yaitu untuk Jakarta-Bandung, dan Jakarta-Surabaya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta detail pembiayaan antara Indonesia dan China. Proyek ini dikerjakan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Presiden minta didetailkan kembali karena proyek ini B to B, kemarin kesepakatannya kan 60:40, dengan 60 (persen) risiko (ditanggung) Indonesia. Kenapa Indonesia tidak 10 persen dan 90 persen China untuk memperkecil risiko? Seminggu diminta Pak Luhut untuk menghitung kembali dengan bu Rini," kata Basuki.
Perhitungan TOD itu diminta didetailkan karena kereta cepat ini diperkirakan baru akan untung setelah 15 tahun.
"Kedua soal teknis, bagaimana dengan kondisi geologi kegempaan, tapi itu sudah diatasi komisi keamanan apakah melalui jembatan panjang dan terowongan, tapi tadi tidak ada keputusan," tambah Basuki.
Namun Basuki tetap optimis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu tetap akan selesai.
"Suatu proyek infrastruktur biasanya dikerjakan oleh pemerintah sementara ini B to B, jadi ini perhitungannya lebih ketat namun semua optimis termasuk Pembahasan lahan menurut laporan sudah 55 persen dari 600 hektar," ungkap Basuki.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan masih banyak persoalan dalam pembebasan lahan yang harus diselesaikan.
"Jadi Bapak Presiden menekankan bahwa BPN (Badan Pertahanan Nasional), Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) perlu membantu sehingga pembebasan lahan bisa selesai. Saat ini baru 55 persen dan hal itu tidak ada masalah karena perjanjian kita dengan China Development Bank kita harus bisa bebas 53 persen untuk kemudian kita bisa menarik (utang). Jadi tadi kita juga melaporkan bahwa target kita untuk penarikan bisa kita lakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus," kata Rini.
Selain itu sudah ada juga beberapa hal seperti final Penlok (Penetapan Lokasi) di DKI diharapkan dapat selesai pada 31 Agustus.
"Jadi tadi dari Gubernur Jakarta juga sudah ada, insya Allah semuanya lancar. Mengenai konsesi, masa konsesi dihitung sejak konstruksi selesai jadi konstruksi selesai di mana sudah ada uji coba mulai hitungan masa konsesi berjalan. Memang itu saja amandemen yang kita minta," jelas Rini.
Sedangkan soal kereta cepat Jakarta-Surabaya, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masih dalam tahap kajian yang dipimpin oleh Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan.
"Kereta cepat Jakarta-Surabaya sedang studi, Pak Luhut yang pimpin termasuk apakah menggunakan listrik tempat lama atau baru, dan mitra kerja itu Jepang memiliki preferensi, tapi bukan semata-mata Jepang. Kita harapkan jepang punya visibilitas yang bagus, kalau Jepang tidak 'feasible' bisa juga negara lain," kata Budi.
Menurut Luhut, studi sedang dikerjakan bersama antara Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Mudah-mudahan sudah selesai kajian dari BPPT, KAI serta dari Jepang, JICA yang ikut lingkup survei kalau sudah selesai kita akan lihat. Karena ada 100 tikungan belok kiri-kanan sekarang mereka hitung apakah tetap mau pakai itu atau mau bikin satu rel, sekarang sedang dihitung. Kajian kedua apakah mau pakai elektrik atau diesel, nanti dilihat akhir Agustus, kata Luhut.
"Mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden masih mengevaluasi laporan dari tim, sepertinya jalan, tapi kita lihat bagaimana masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, misalnya, pembebasan tanah," katanya.
Ia melanjutkan, "Kami akan buka hitung-hitungan tanahnya karena pemasukan TOD-nya (terms of delivery atau ketentuan pengiriman) agar 'sustain' tapi l LRT (light rapid transportation) jadi model karena dengan struktur keuangan yang dibuat itu proyek kereta jadi 'double digit' yang akhirnya 'bankable'.
"Suatu ketika, kita tidak akan lagi pakai 'state budget. Maksud kita adalah semua proyek-proyek menghindari sebanyak mungkin ABPN. Jadi seperti LRT ini jadi model di tempat yang lain," jelas Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan di lingkungan Istana Presiden Jakarta.
