Pemkab Bogor tambah anggaran belanja tak terduga Rp20 miliar pada perubahan APBD 2023

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan).

BTT kita bisa tambah hingga Rp20 miliar. Karena kita tiga bulan ke depan ini tidak tahu mungkin ada musibah dan lain sebagainya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menambah alokasi belanja tak terduga (BTT) senilai Rp20 miliar pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Bogor, Senin, menjelaskan bahwa penambahan BTT tersebut sebagai langkah antisipasi untuk penanganan bencana dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

Karena, BTT Kabupaten Bogor dalam APBD 2023 hanya tersisa Rp2 miliar dari yang telah dialokasikan senilai Rp50 miliar.

"BTT kita bisa tambah hingga Rp20 miliar. Karena kita tiga bulan ke depan ini tidak tahu mungkin ada musibah dan lain sebagainya," kata Iwan.

Baca juga: Pemkab Bogor ajukan penambahan BTT Rp5 miliar di perubahan APBD 2023
Baca juga: Pemkab Bogor tambah porsi BTT pada perubahan APBD 2023

Penambahan alokasi BTT itu disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (30/9) malam bersamaan dengan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebutkan bahwa penambahan alokasi BTT merupakan hal prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2023, salah satunya untuk penanganan dampak kebakaran hebat Pasar Leuwiliang pada pekan lalu.

"Kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran," kata Rudy.

Baca juga: BPBD Bogor ajukan izin penggunaan BTT untuk tangani dampak kekeringan

Kemudian, anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan pun menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan TA itu.

"Lalu, terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citereup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Itu kita prioritaskan buat warga yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024," paparnya.(KR-MFS)