Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2023 berkat cakupan kesehatan semesta di daerah itu yang sudah mencapai 98,28 persen.
"Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan UHC Award karena termasuk kabupaten maupun kota yang kepesertaan BPJS Kesehatan di atas 95 persen. Saat ini kita sudah 98,28 persen, di atas rata-rata nasional," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa.
Dia menjelaskan persentase cakupan dimaksud menunjukkan bahwa 98 persen lebih masyarakat Kabupaten Bekasi telah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sehingga dinyatakan memenuhi aspek akses layanan kesehatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi raih penghargaan pendistribusian dana desa terbaik 2022
"Ini menunjukkan hampir semua masyarakat kita sudah menjadi peserta BPJS dan layanan akses kesehatan mereka sudah tercakup dalam jaminan sosial," katanya.
Dani menyebutkan bahwa daerah yang sudah mendapatkan predikat cakupan kesehatan semesta memiliki keuntungan tersendiri yakni tidak perlu khawatir apabila masyarakat ingin berobat ke rumah sakit baik negeri maupun swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS.
Kemudian bagi warga dengan nomor induk kependudukan asli Kabupaten Bekasi juga mendapatkan fasilitas pengobatan secara cuma-cuma di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi beri penghargaan kepada ASN berprestasi 2022
"Dengan cakupan di atas 95 persen maka di Kabupaten Bekasi seluruh masyarakat bisa berobat gratis di layanan rumah sakit mana saja, cukup dengan menggunakan KTP asli Kabupaten Bekasi," ucapnya.
Pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong segenap masyarakat untuk mendaftar asuransi kesehatan melalui BPJS dengan menyediakan pembiayaan khusus bagi warga kurang mampu melalui pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.
"Kita harus mempertahankan cakupan UHC ini bahkan meningkatkan sampai 100 persen. Kami juga mendorong masyarakat mandiri untuk bayar premi sendiri, sedangkan bagi masyarakat tidak mampu akan ditanggung melalui iuran yang dibayarkan pemerintah," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi sabet penghargaan AJEG Jawa Barat 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Alamsyah mengatakan optimalisasi UHC sudah diupayakan sejak satu tahun terakhir dengan menambah jaringan pendaftaran layanan kesehatan di Mal Pelayanan Publik, selain membuka gerai di seluruh fasilitas kesehatan.
"Upaya Dinkes tahun 2022 menambah jaringan layanan di MPP, tahun ini kami gencarkan lagi dengan menyediakan pendaftaran melalui gerai-gerai puskesmas untuk menambah lagi capaian UHC," kata dia.*
