Rektor IPB ingatkan pentingnya akurasi data terkait polemik impor beras

Jakarta (ANTARA) - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengingatkan pentingnya akurasi data terkait polemik impor beras yang belakangan terjadi.

Menurut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu, Badan Pusat Statistik (BPS) punya peran krusial dalam hal ini. Pasalnya, data menjadi penting untuk menentukan perlu tidaknya impor.

"Kunci dari semua terkait kebijakan impor atau ekspor ataupun langkah-langkah ini adalah soal data. Di sinilah BPS menjadi krusial, menjadi penting perannya karena data ini jadi sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, yang lebih cepat," katanya dalam webinar "Polemik Impor Beras di Akhir Tahun" yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Badan Pangan Nasional pastikan harga beras terjangkau masyarakat
Baca juga: Dedi Mulyadi minta pemerintah hati-hati keluarkan kebijakan impor beras

Hal itu menjadi penting lantaran saat ini Indonesia telah memiliki kebijakan satu data.

"Sumber data hanya satu yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak," katanya.

Arif menyebut kebijakan perberasan nasional sangat sensitif secara ekonomi dan politik karena merupakan komoditas yang strategis.

Ia menuturkan produksi beras sendiri sangat bergantung pada berbagai variabel, terlebih di tengah perubahan iklim yang saat ini terjadi. Belum lagi guncangan dari konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis energi sehingga harga pupuk mengalami kenaikan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia belum impor beras sama sekali pada 2021

"Di sisi lain, konversi lahan yang juga selalu sehingga tantangan untuk memacu produktivitas ini sudah menjadi keniscayaan," katanya.

Arif mengatakan fenomena atas konflik-konflik tersebut sebenarnya sudah diprediksi oleh IPB pada Agustus lalu. Dalam prediksi tersebut disebutkan bahwa pada akhir tahun akan terjadi kenaikan harga dan akan terjadi penurunan produksi sekitar 0,68 persen jika dalam tiga atau empat bulan sebelumnya tidak ada upaya maksimum.

"Kalau ada effort (upaya) khusus, terobosan (breakthrough) dari pemerintah, tentu produksi akan tetap naik di atas 1 persen, dan harga lebih bisa terkendali," kata Arif Satria.