Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan sebelum proses penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.
Sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, Amran mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.
Laporan awal menunjukkan ada masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah.
Tindakan itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.
Setelah memastikan informasi awal, Amran langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan.
Baca juga: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor
Baca juga: Menko Pangan sebut Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini
