Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan kalau pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp126,75 miliar per Agustus 2022.
"Pajak atas komoditas kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022," ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan bahwa pajak kripto terdiri dari pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri senilai Rp60,76 miliar serta PPN dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan Rp65,99 miliar.
Baca juga: Pendapatan Pemkab Karawang dari sektor pajak daerah capai 77,10 persen
Selain pajak kripto, perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) juga turut dikenakan pajak mulai 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022.
Pajak fintech di antaranya meliputi PPh pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan badan usaha tetap dalam negeri sebesar Rp74,44 miliar serta PPh pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) dan badan usaha tetap luar negeri Rp32,81 miliar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani: Pajak kripto telah terkumpul Rp126,75 miliar per Agustus
Pajak kripto terkumpul Rp126,75 miliar per Agustus
Senin, 26 September 2022 22:05 WIB
Ilustrasi sejumlah mata uang kripto. (Pexels) (Pexels)
