Maruf Amin: Komitmen pemberantasan korupsi jangan hanya formalitas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan kepada seluruh institusi pemerintahan untuk tidak hanya menerapkan komitmen pemberantasan korupsi semata-mata secara seremonial atau formalitas.

Hal itu disampaikan Wapres Maruf saat menyampaikan sambutan di acara Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui konferensi video dari Jakarta, Senin.

"Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial atau pun administratif," kata Maruf Amin di kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden RI: Masyarakat masih menilai pemberantasan korupsi belum baik

Wapres mengatakan berbagai strategi Pemerintah untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi harus menjadi budaya kerja di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).

"Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pakta integritas maupun anugerah WBK dan WBBM ini, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima," tegasnya.

Berbagai upaya nyata juga harus dilakukan oleh unit-unit kerja di bawah K/L dan pemda, lanjutnya, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan publik secara lebih cepat, mudah, murah dan inklusif.

Baca juga: Presiden Jokowi: Meski listrik KPK padam pemberantasan korupsi tak boleh padam

Wapres juga mengimbau seluruh jajaran K/L dan pemda selaku pelayan masyarakat untuk segera memperbaiki kualitas diri dan organisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik.

"Saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi kepada berbagai K/L dan pemda yang meraih anugerah WBM dan WBBM, serta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai penggerak pembangunan Zona Integritas.

Baca juga: KPK terima laporan gratifikasi mencapai Rp11,9 miliar

"Terima kasih kepada Kemenpan RB yang selalu konsisten memotori pembangunan Zona Integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan. Selamat pula kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM," ujarnya.