Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memaparkan sejumlah strategi untuk mencapai stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19 dan di tengah kondisi geopolitik dan krisis global saat ini.
Paparan itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada Sidang Pleno XIX Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) dan Halal Indonesia Summit 2022 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, sebagaimana disaksikan secara daring.
“Stabilitas dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama, memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok, agar tidak memunculkan gangguan distribusi barang dan jasa,” kata Wapres.
Baca juga: Mendagri ingatkan pemda waspada dampak ketidakmampuan negara lain atasi inflasi
Baca juga: Indef: Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II capai 5,5 persen
Dia menyampaikan produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok harus dijaga sampai ke akar rumput agar inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga.
Kedua, kata Wapres, menata kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat mesti tepat guna dan fokus kepada sasaran, misalnya subsidi diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan dan anggaran dialokasikan secara efektif sesuai prioritas.
Ketiga, mempercepat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dia menekankan pandemi melahirkan cara kerja baru dan inovasi serta mempercepat transformasi digital, sehingga sudah semestinya inovasi dan digitalisasi menjangkau semua kelompok masyarakat agar dapat menjadi medium kemajuan dan pertumbuhan, bukan sebaliknya menyuburkan ketimpangan.
Baca juga: BPS catat industri pengolahan jadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi RI
Keempat, mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi, di mana beberapa upaya yang telah dan dapat terus dilakukan Pemerintah yakni dengan mempromosikan bangun usaha koperasi, membatasi penguasaan lahan, memperluas akses modal bagi pelaku UMKM, optimalisasi BUMN, dan industrialisasi perdesaan yang berbasis sumber daya lokal.
“Upaya lain untuk mempertajam pembangunan agar bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan adalah dengan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Konsep ekonomi ini bersifat inklusif untuk semua warga negara dan pelengkap bagi sistem ekonomi nasional. Pemerintah sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah sehingga perkembangannya sampai saat ini sangat bagus,” jelasnya.
