Komisi IV DPRD Kota Bogor minta Disdik laporkan pantauan mental siswa selama PJJ

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Pureanti (ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor).

Kami dari Komisi IV ingin mengetahui bagaimana laporan PJJ yang sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Nantinya evaluasi ini akan menjadi landasan dalam menjalankan PTM juga.

Kota Bogor (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kota Bogor minta Dinas Pendidikan setempat melaporkan evaluasi pemantauan kesehatan mental siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19 untuk menghadapi pembelajaran tatap muka (PTM).

"Kami dari Komisi IV ingin mengetahui bagaimana laporan PJJ yang sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Nantinya evaluasi ini akan menjadi landasan dalam menjalankan PTM juga," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Pureanti dalam rilis yang diterima Antara, Senin.

Endah mengatakan, laporan evaluasi mencakup laporan pelaksanaan kurikulum pembelajaran, proses penilaian dan hal teknis terkait pembelajaran.

Baca juga: Pemkot Bogor siapkan 73 SMP dan SD untuk uji coba PTM

Menurut dia, akan berbeda kurikulum dan metode pembelajaran serta penilaian yang dilakukan antara PJJ dan PTM.

Kebiasaan PJJ tentu berbeda dengan PTM yang akan berhadapan langsung dengan guru, teman, jam sekolah, perjalan ke sekolah, termasuk cara mengerjakan tugas.

"Di dalamnya harus ada juga laporan terkait pemantauan kesehatan mental anak-anak. Jangan sampai, saat PTM digelar, anak-anak langsung dibebankan tugas yang menumpuk, sehingga mengganggu kesehatan mental mereka," kata Endah.

Baca juga: DPRD Kota Bogor pertanyakan fasilitas wifi publik gratis untuk siswa

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan, berdasarkan data dari survei
yang dilakukan IPB University, munculnya penyakit baru di masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Yaitu penyakit mental dan hipertensi.

Data menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami penyakit mental paling banyak. Sedangkan ibu rumah tangga, tokoh agama, pensiunan dan pengusaha perorangan mengalami penyakit hipertensi paling banyak.

Baca juga: Anggota DPRD Kota Bogor: Penundaan pembelajaran tatap muka langkah tepat

Atas dasar hal tersebut, Endah meminta agar Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dan Dinas Pendidikan(Disdik) Kota Bogor menyiapkan penanganan secara serius di tingkat siswa.

"Ini pendekatan kita untuk aspek kesehatan berupa obat dan sebagainya harus ditingkatkan," katanya.