DPD Partai Demokrat Jabar tegas tak beri restu KLB

Bogor (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) menegaskan tak memberi restu adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai tersebut.

"Aturan KLB itu setidaknya mempersyaratkan dua hal, ada permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan ada persetujuan dari MTP (majelis tinggi partai)," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW, di Bogor, Selasa.

Baca juga: Partai Demokrat Jabar tegaskan kadernya tetap loyal pada AHY

Menurutnya, DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar untuk tetap solid bersama para pengurus di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal. Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jabar itu.

Baca juga: Demokrat Jabar pastikan kadernya tetap solid meski diterpa isu kudeta

AW bahkan menyebutkan bahwa mereka yang ngotot menggelar KLB merupakan gerombolan liar, lantaran dianggap menyalahi aturan yang sudah disahkan oleh negara.

"Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB. Ngaku pendiri partai, tapi tak juga paham aturan terakhir partai yang didirikan dan sudah disahkan oleh negara kan jadi aneh," kata AW.

Legislator asal Kabupaten Bogor itu menyarankan kepada mereka yang mendesak KLB, agar sebaiknya membuat partai sendiri, sehingga tak dianggap mengganggu keharmonisan PD.

Baca juga: Partai Demokrat Jawa Barat tegaskan loyal pada AHY

"Jika mereka ngotot, ya bubarkan saja. Bisa rusak tatanan kehidupan berpolitik kita jika hal ini dibiarkan. Negara tak boleh diam menghadapi gerombolan politisi liar yang tak jelas seperti mereka ini," katanya pula.

Anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan bersama tujuh anggota lainnya mendesak partainya untuk mengadakan KLB untuk mengatasi ragam persoalan internal partai, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum AHY yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai.