Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 16.731 pejabat pemerintahan China dikenai berbagai jenis sanksi hukum sejak Agustus akibat melanggar aturan penghematan.
Para pejabat yang terkena sanksi itu terlibat dalam 11.259 kasus, demikian pernyataan Komisi Disiplin Partai Komunis China (CPC) kepada pers, Senin.
Para pejabat tersebut berasal dari 28 pemerintah tingkat prefektur dan 859 pemerintah tingkat kabupaten.
Baca juga: China memiliki MRT tercepat berkecepatan 160 kilometer per jam
Di antara mereka terdapat 10.143 pejabat yang melakukan pelanggaran praktik birokrasi, namun baru 6.693 kasus yang berhasil ditangani.
Komisi Disiplin, yang berfungsi sebagai lembaga antirasuah di China, itu juga telah melakukan penyelidikan terhadap 4.566 kasus hedonisme dan gaya hidup mewah di kalangan aparatur sipil negara, seperti menerima kado, menerima bonus atau hadiah secara ilegal, juga menyalahgunakan anggaran pemerintah untuk perjamuan makan.
Baca juga: China: WHO mendukung penggunaan darurat vaksin COVID-19 kami
Dari sejumlah kasus itu, sebanyak 6.588 pejabat telah dijatuhi hukuman.
CPC pada 2012 mengeluarkan delapan aturan mengenai gaya hidup hemat di kalangan aparatur negara dan pengurus partai untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
Sudah ratusan ribu pejabat dan mantan pejabat di China yang dipenjara akibat melanggar aturan tersebut.
Melanggar aturan efisiensi, 16.731 pejabat China dihukum
Senin, 28 September 2020 19:37 WIB
Polisi paramiliter membentuk formasi di Lapangan Tiananmen dekat Balai Agung Rakyat, lokasi Kongres Rakyat Nasional (KRN) di Beijing, China, Selasa (19/5/2020). (ANTARA/REUTERS/THOMAS PETER/tm)
Para pejabat yang terkena sanksi itu terlibat dalam 11.259 kasus, demikian pernyataan Komisi Disiplin Partai Komunis China (CPC) kepada pers, Senin.
