Sekda: Pranata humas harus miliki pengetahuan ketatanegaraan

Cibinong, (Antaranews Bogor) - Sektretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar menyatakan setiap pranata humas harus memiliki pengetahuan ketatanegaraan yang luas.

"Selain itu, juga mesti keterampilan aplikatif dalam berbagai aspek komunikasi dan informasi," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

"Tentu saja, itu termasuk keterampilan teknis kehumasan, jurnalistik, penerangan dan telematika," tambahnya.

Selain itu, kata dia, yang tidak kalah penting adalah kemampuan konseptual dan manajerial guna memfasilitasi hubungan pemerintah daerah dengan publik, baik internal maupun eksternal.

Karena itu, ia melihat pentingnya kegiatan forum koordinasi kehumasan yang digagas Diskominfo Kabupaten Bogor.

Adang Suptandar menyatakan bahwa pentingnya aparatur humas memiliki pengetahuan ketatanegaraan yang luas adalah sebagai bagian dari upaya responsif terhadap tuntutan kritis masyarakat yang menghendaki adanya keterbukaan informasi publik dalam seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Jadi, forum koordinasi ini merupakan upaya yang progresif dalam rangka meningkatkan sinergitas kinerja para pengelola kehumasan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.

Khususnya, kata dia, dalam menyikapi tantangan optimalisasi kampanye gerakan reformasi birokrasi.

Dengan meningkatnya kapasitas,

kompetisi dan sinergitas para pengelola kehumasan dalam mengomunikasikan informasi reformasi birokrasi, katanya, diharapkan masyarakat akan semakin memahami upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin tegaknya citra dan wibawa lembaga birokrasi yang bersih dan terjauh dari penyimpangan hokum dalam bentuk apapun.

Sekda pada pekan ini mewakili Bupati Bogor Nurhayanti berbicara pada forum koordinasi kehumasan yang diikuti seluruh aparatur humas di OPD, kecamatan, instansi vertikal, BUMN dan BUMD di wilayah Kabupaten Bogor.

Kegiatan tersebut diisi materi mengenai gerakan reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman dan Inspektur Pemkab Bogor Didi Kurnia.