New York (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan politik terhadap UNRWA bukanlah sebuah opsi, namun sebuah keharusan, di tengah upaya pembubaran badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono saat berbicara dalam pertemuan Tingkat Menteri Tahunan tentang Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA) yang berlangsung di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis.
“Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” kata Menlu Sugiono.
Dia menekankan bahwa kehadiran Indonesia di pertemuan UNRWA bertujuan untuk menegaskan kembali dukungan tidak tergoyahkan terhadap UNRWA, mengingat pekerjaan dari badan PBB itu tidak hanya vital, tetapi juga nyata bagi jutaan warga Palestina.
Selain itu, lanjut Sugiono, UNRWA juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari multilateralisme. Namun, UNRWA telah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni tekanan politik dan keuangan.
“Tantangan ini mencakup tekanan politik, kekurangan pendanaan, hingga upaya untuk melemahkan, menghapus, atau bahkan membubarkan badan ini,” ucapnya.
Secara politis, kerja UNRWA dihalangi oleh Israel melalui pelarangan aktivitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki dan pengakhiran perjanjian 1967 antara Israel dan UNRWA—yang mencabut hak istimewa dan kekebalan staf UNRWA.
Pendanaan UNRWA juga berkurang drastis akibat penarikan dukungan pendanaan oleh beberapa negara. Sebagai besar pendanaan UNRWA dilakukan secara sukarela yang menyebabkan badan bantuan itu kesulitan dalam menjaga operasional.
Baca juga: Pengakuan Palestina tiada artinya tanpa gencatan senjata
Baca juga: Lebih dari 660 ribu anak di Jalur Gaza kehilangan kesempatan bersekolah
Baca juga: UNRWA tuntut Israel hentikam menafikan kelaparan di Gaza
