Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempercepat penguatan desa wisata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita kerjakan sama-sama. Konsepnya harus mudah dikerjakan oleh desa dengan segala keterbatasannya. Kita buat panduan tertulis dan visualnya juga supaya mudah dipahami dan dikenal, dan RAB agar masyarakat desa juga tidak bingung. Nanti kita carikan pembiayaannya,” kata Wakil Menteri Desa (Wamendes) Ahmad Riza Patria saat bertemu Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa di Jakarta, Kamis.
Ariza, sapaan Wamendes, menyampaikan konsep dan silabus terkait hal itu akan dibentuk dengan peta potensi yang dimiliki setiap desa, sehingga kerja sama antara dua kementerian dapat berjalan efektif dan efisien.
Baca juga: Jambi susun aturan turunan perda desa wisata
Baca juga: Desa Wisata Kampung Prai Ijing raih penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Awards 2026
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penguatan desa wisata bernilai penting untuk membuat negara semakin maju. Sektor itu, kata dia, dapat mempercepat pembangunan karena Indonesia memiliki modal besar, khususnya terkait keindahan alam hampir di seluruh provinsi.
“Salah satu pembangunan bangsa memang sektor pangan, tapi juga ditambah pariwisata. Indonesia kalau mau maju dua sektor itu paling utama,” kata Wamendes Ariza.
Ke depannya, lanjut dia, kerja sama tersebut akan dilaksanakan tanpa meninggalkan peran pendamping desa yang berkolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta perusahaan swasta yang memiliki pengalaman besar terkait bisnis.
Selain itu, menurut Wamendes Ariza, kemajuan media sosial juga dimanfaatkan sehingga jangkauan penguatan desa wisata pun menjadi luas tidak dalam satu daerah, bahkan ke level internasional.
Baca juga: Kemenpar lakukan klasifikasi untuk kembangkan desa wisata
Diketahui, terdapat 6.189 desa wisata di seluruh Indonesia. Namun kondisi desa wisata masih memprihatinkan. Sebanyak 78,2 persen diantaranya masih tergolong desa wisata rintisan, 16,11 persen dalam kondisi berkembang, sebanyak 5,14 persen maju, dan hanya 0,5 persen dari total keseluruhan desa wisata berstatus mandiri.
Kondisi itu membuat Wamenpar Ni Luh Puspa resah sehingga menggandeng Kemendes PDT sebagai mitra mempercepat pembangunan desa wisata ini.
“Tahun ini kita akan membuat roadmap pembuatan desa wisata, sehingga pengembangan desa wisata bisa jalan maksimal dan terarah lagi. Karena tidak hanya objek wisata tapi juga ada pelaku UMKM, ada homestay, ada banyak sekali yang terkait. Ini perlu pendampingan dan menguatkan fasilitas infrastruktur,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
