Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa seluruh pegawai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kebijakan itu sejalan dengan komitmen pemerintah memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pengelola dan pegawai koperasi.
Untuk memastikan itu, Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa. Kerja sama itu mencakup pertukaran data, peningkatan literasi program JKN, serta kepesertaan aktif insan koperasi sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Sekarang kan sudah diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta BPJS, termasuk koperasi. Dengan kerja sama ini lebih mantap lagi,” ujar Ali Ghufron usai penandatanganan MoU.
Baca juga: BPJS Kesehatan dan Kemenkop perkuat sinergi program JKN di sektor koperasi
Ali Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) sebagai salah satu strategi untuk memperluas kepesertaan JKN.
Ia menambahkan PESIAR juga ditujukan untuk memperluas jangkauan JKN bagi pekerja informal. Ia menyebut saat ini jutaan pekerja informal sudah terdaftar sebagai peserta, meski masih ada sebagian yang mengalami tunggakan iuran.
“Memang ada juga yang menunggak, dan nanti akan dibantu dengan program pemutihan,” ujar dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 86,58 juta orang atau 59,40 persen dari total penduduk bekerja.
Pekerja informal dan mandiri adalah mereka yang bekerja tanpa adanya hubungan kerja formal dengan pemberi kerja, seperti petani, pedagang, pengemudi ojek daring, pekerja lepas, dan usaha kecil lainnya.
Baca juga: BPJS sebut peserta JKN tetap dapat akses layanan kesehatan jelang Nataru
Kelompok ini seringkali tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dari tempat bekerja.
Dengan adanya kewajiban pegawai Kopdes menjadi peserta JKN, pemerintah berharap koperasi desa tidak hanya melindungi pegawainya sebagai pekerja formal, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pekerja informal di sekitarnya untuk terhubung dengan ekosistem perlindungan kesehatan nasional.
Kerja sama antara Kemenkop dan BPJS Kesehatan juga diharapkan mendorong integrasi layanan kesehatan koperasi, seperti apotek dan klinik, ke dalam ekosistem JKN.
“Kami berharap juga agar pemanfaatan gerai layanan kesehatan seperti apotek dan klinik koperasi juga bisa terintegrasi dalam ekosistem layanan JKN,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
