Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan pencetakan 100 ribu hektare sawah di Papua guna mempercepat swasembada pangan di Papua dalam dua hingga tiga tahun melalui dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Amran mengatakan kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton.
“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan pihaknya sudah membagi pelaksanaan program itu mulai di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.
"Bahkan enam provinsi di Papua juga mengajukan permohonan cetak sawah,” ujar Mentan.
Baca juga: Mentan sebut pemerintah tambah program cetak sawah untuk tekan harga beras
Menurut Mentan, pencetakan 100 ribu hektare sawah tersebut akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat.
Ia optimistis dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, target tersebut dapat rampung paling lambat tiga tahun, bahkan berpeluang selesai dalam dua tahun sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.
Amran menegaskan swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.
Ia menyebut saat ini Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera telah berada pada jalur swasembada, sementara Jawa dinilai telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.
“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tegasnya.
Baca juga: Mentan ungkap usulan tambahan anggaran 2025 untuk cetak sawah 1 juta hektare
Selain pengembangan sawah, Mentan juga menyampaikan rencana penguatan pangan lokal Papua melalui optimalisasi komoditas sagu.
Pemerintah akan menyelesaikan dan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun, namun belum beroperasi secara optimal, sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal Papua.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan merupakan fondasi utama percepatan pembangunan Papua dan kunci transformasi Indonesia menuju negara maju dan makmur.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Presiden menekankan tidak boleh ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal. Menurutnya, kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya adalah dasar seluruh peradaban dan prasyarat penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, serta kelaparan.
“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Kepala Negara.
Presiden juga menegaskan tantangan geografis dan tingginya biaya logistik membuat setiap wilayah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Oleh karena itu, Papua didorong mengembangkan potensi pangan lokal seperti padi, jagung, sagu, dan singkong, dengan dukungan penuh pemerintah pusat.
