Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mendorong masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat meningkatkan literasi penggunaan obat agar terhindari dari risiko kesehatan.
“Melalui GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat), kami berharap warga dapat cermat memilih, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat agar terhindar dari risiko kesehatan,” katanya pada kegiatan sosialisasi lintas sektor digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat di Bogor, Rabu.
Kegiatan pertama berlangsung di Desa Tamansari melibatkan sekitar 600 peserta berasal dari kalangan kader kesehatan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, aparat desa, dan masyarakat umum. Sosialisasi tersebut diawali edukasi penggunaan obat secara rasional melalui program GeMa CerMat bersama tenaga fungsional Kementerian Kesehatan.
Dalam kegiatan itu, petugas Kemenkes menjelaskan tata cara mengenali obat bebas, obat bebas terbatas, hingga obat keras yang hanya bisa diperoleh warga dengan menggunakan resep dokter.
Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya membaca label obat dan mengikuti aturan pemakaian untuk mencegah risiko efek samping.
Ravindra Airlangga yang Anggota DPR RI berasal dari Daerah Pemilihan V Jabar (Kabupaten Bogor) itu, menjelaskan kemampuan warga menggunakan obat secara benar menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan keluarga.
Ia juga menekankan perlunya meningkatkan edukasi terkait dengan penggunaan antibiotik dan pemahaman mengenai interaksi obat untuk mencegah resistensi antibiotik serta penyalahgunaan obat medis.
Kegiatan berlanjut dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memaparkan skema pembiayaan, tahapan pengajuan, hingga strategi peningkatan kapasitas usaha mikro.
Ia mengatakan sektor UMKM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di desa.
“Ketika usaha mikro berkembang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan sosialisasi ditutup dengan edukasi tentang peluang warga bekerja di luar negeri dan migrasi aman di Kecamatan Cisarua bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Ia mengingatkan masyarakat untuk memahami jalur resmi sebelum berangkat bekerja ke luar negeri, mulai dari kelengkapan dokumen, pelatihan, hingga prosedur penempatan agar memperoleh perlindungan secara resmi.
“Banyak pekerja migran non-prosedural menjadi korban penipuan, eksploitasi, bahkan kekerasan. Edukasi ini penting agar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tidak salah langkah,” kata Ravindra yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
Data P2MI pada 2025 menunjukkan lebih dari 5,2 juta PMI terdaftar di luar negeri, sedangkan sekitar 4,3 juta lainnya berangkat secara non-resmi. Pada 2024, remitansi PMI mencapai Rp251 triliun, sedangkan pemerintah menargetkan penempatan 425 ribu pekerja pada 2026 dengan proyeksi remitansi Rp439 triliun.
Ia mengatakan kolaborasi antara Kemenkes, Kementerian UMKM, KP2MI, dan DPR RI bertujuan memperluas kesempatan masyarakat Bogor meningkatkan kesejahteraan melalui edukasi kesehatan, penguatan ekonomi, dan perlindungan pekerja migran.
