Bogor (ANTARA) - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan pembentukan gugus tugas antar parlemen ASEAN untuk menghadapi tantangan digital dan memperkuat kerja sama regulasi, usai mengikuti Kaukus AIPA ke-16 di Phnom Penh.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan hal tersebut di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, usai kembali dari pertemuan tahunan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang digelar pada 14–17 Juli 2025 di Kamboja.
“Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan data pribadi,” ujar legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu.
Ia menyoroti meningkatnya ancaman siber di kawasan ASEAN sebesar 40 persen dalam tiga tahun terakhir, yang menurutnya membutuhkan respons kolektif dan kerangka minimum keamanan digital antarnegara ASEAN.
“Negara-negara ASEAN harus punya standar minimum infrastruktur keamanan digital dan sistem pelaporan insiden siber yang saling terhubung. Ini bisa jadi langkah konkret parlemen dalam menjaga stabilitas kawasan,” katanya.
Selain itu, Ravindra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI), agar tidak melahirkan diskriminasi atau bias sistemik, seperti dalam kasus rekrutmen berbasis AI yang memprioritaskan laki-laki pada satu perusahaan.
Secara output AI tersebut mengutamakan optimalisasi produktivitas dan memperhitungkan “cuti melahirkan” sebagai kehilangan produktivitas, tentu ini tidak baik. Data pelatihan AI dan algoritma yang dihasilkan harus dipastikan sudah melalui ethical assesment.
“AI punya potensi besar, regulasi regional harus memastikan tidak ada pelanggaran hak atau ketimpangan yang disebabkan sistem otomatisasi,” tegasnya.
Ia menyebut AIPA sebagai forum penting untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun kerangka regulasi bersama di tingkat ASEAN, termasuk terkait etika AI dan keamanan digital.
Delegasi juga membahas kerja sama kawasan terkait isu maritim, pencegahan kejahatan lintas batas, serta peran diplomasi parlemen dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan antarnegara ASEAN.
Pertemuan Kaukus AIPA ke-16 ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun agenda legislatif bersama sesuai prinsip Piagam ASEAN demi keamanan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.
Baca juga: Indnesia angkat "Five-point Consensus" di Sidang Umum Ke-44 AIPA
