PBB sebut Israel tolak 100 lebih permintaan bantuan ke Jalur Gaza sejak gencatan

Hamilton (ANTARA) - PBB pada Kamis mengatakan bahwa Israel menolak 107 permintaan masuknya bahan-bahan bantuan ke Jalur Gaza sejak gencatan senjata 10 Oktober, sehingga menghambat pasokan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan.

"Mitra kami melaporkan bahwa sejak gencatan senjata, otoritas Israel telah menolak 107 permintaan masuknya bantuan, termasuk selimut, pakaian musim dingin, serta peralatan dan bahan untuk memelihara dan mengoperasikan layanan air, sanitasi, dan kebersihan," ujar juru bicara PBB Farhan Haq dalam konferensi pers.

"Hampir 90 persen dari permohonan yang ditolak ini berasal dari lebih dari 330 LSM lokal dan internasional. Lebih dari separuhnya ditolak dengan alasan organisasi-organisasi tersebut tidak berwenang membawa barang-barang bantuan ke Gaza."

Baca juga: Hampir 1 juta orang di Gaza terima bantuan pangan

Sembari menekankan bahwa PBB dan mitra-mitranya di lapangan "dapat berbuat lebih banyak jika hambatan-hambatan lain dihilangkan," Haq melaporkan bahwa "beberapa barang bantuan yang ditolak masuk ke Gaza adalah barang-barang yang dianggap oleh otoritas Israel berada di luar cakupan bantuan kemanusiaan."

"Barang-barang lainnya dikategorikan sebagai barang dwiguna, mulai dari kendaraan dan suku cadangnya hingga panel surya, beberapa jenis jamban bergerak, mesin sinar-X, dan generator," imbuhnya.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Haq mencatat bahwa "pengeboman secara terus menerus terhadap bangunan tempat tinggal warga dilaporkan setiap hari di beberapa wilayah tempat militer Israel masih dikerahkan, terutama di Khan Younis timur, Kota Gaza timur, dan Rafah."

Baca juga: UNRWA desak bantuan kemanusiaan diizinkan masuk Gaza
Sembari mengatakan bahwa serangan Israel di dekat apa yang disebut "garis kuning" terus berlanjut sehingga menimbulkan korban jiwa, Haq menekankan bahwa "aktivitas militer ini membahayakan warga sipil, termasuk pekerja bantuan."

Dia mengingatkan "militer Israel tentang kewajibannya untuk terus-menerus menjaga keselamatan warga selama operasinya."

"Garis kuning" adalah garis pertama yang ditentukan dalam fase awal perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mulai berlaku pada 10 Oktober.

Garis tersebut memisahkan wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel di timur, dari wilayah di mana warga Palestina diizinkan untuk beraktivitas di bagian barat.

Baca juga: Menlu AS sebut UNRWA "bawahan Hamas", tak akan dilibatkan kirim bantuan ke Gaza

Terkait pergerakan warga sipil yang terus berlanjut di daerah kantong tersebut, Haq melaporkan bahwa "lebih dari 680 ribu pergerakan dari selatan ke utara Gaza telah dilaporkan sejak dimulainya gencatan senjata."

"Sementara, hampir 113 ribu pergerakan dari barat ke timur Khan Younis juga telah dilaporkan."

"Namun, mitra kami menyatakan bahwa banyak pengungsi menyampaikan keinginan mereka untuk tetap tinggal di lokasi mereka saat ini karena kerusakan yang sangat luas, kurangnya alternatif, dan ketidakpastian yang terus berlanjut terhadap keselamatan dan layanan di daerah asal mereka," ujarnya.

Sumber: Anadolu