Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar (pungli) menjadi syarat mutlak dalam upaya pemerintah menghapus kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan (ODOL) pada 2027.
“Kalau (ODOL) alasannya agar logistik lebih murah karena banyak pungli, berarti masalah utamanya punglinya dulu yang harus dibereskan,” ujar AHY di kantornya di Jakarta, Selasa.
Menurut AHY, praktik pungli di sektor logistik telah menciptakan distorsi biaya yang mendorong pelaku usaha menggunakan kendaraan ODOL sebagai jalan pintas.
Padahal, kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi, tetapi juga merusak infrastruktur jalan dan mengancam pengguna lalu lintas lainnya.
Baca juga: AHY sebut pengemudi truk tidak bisa selalu disalahkan, tetapi perusahaannya
Baca juga: AHY minta Pemda proaktif awasi kelayakan bangunan publik pascatragedi Al Khoziny
AHY menyebut setiap tahun negara harus mengeluarkan sekitar Rp41 triliun untuk memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan ODOL.
Untuk memperkuat penegakan hukum, AHY mengatakan telah mengundang berbagai pihak, termasuk Kepolisian RI dan Korps Lalu Lintas (Korlantas).
Namun, ia menekankan bahwa kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan juga harus terlibat aktif.
AHY menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilibatkan dalam penanganan ODOL karena isu ini berkaitan langsung dengan para pekerja, terutama pengemudi truk.
Baca juga: Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda dan mulai diterapkan efektif 2027
Ia menuturkan pengemudi sering kali menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang fatal, namun kerap dianggap lalai, padahal mereka hanya menjalankan tugas mengemudikan truk yang sudah melebihi kapasitas muatan dan dimensi.
Menurutnya, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada pengemudi, melainkan juga harus ditujukan kepada pemilik barang dan pemilik kendaraan yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Ia juga menyatakan telah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung dampak ekonomi dari kebijakan "Zero ODOL".
Temuan awal menunjukkan bahwa konversi kendaraan ke standar yang sesuai tidak menyebabkan lonjakan inflasi, bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peremajaan armada dan industri kendaraan.
