Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pemerintah terus mempercepat sertifikasi lahan transmigrasi guna menuntaskan persoalan tumpang tindih kawasan tempat tinggal para transmigran yang dapat memicu konflik agraria.
Iftitah menyebutkan dari total 13.000 bidang tanah di kawasan transmigrasi, sebanyak 6.000 lebih telah berhasil disertifikatkan sebagai bukti konkret komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Jadi target kami kan 13 ribu yang kami sertifikatkan. Sekarang sudah 6 ribu yang kami sertifikatkan, 6 ribu lebih. Tentu sekali lagi, tidak mudah menyelesaikan lahan ini," kata Mentrans di sela Open House 24 jam penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan program sertifikasi itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat hak kepemilikan warga transmigran yang selama ini menghadapi ketidakpastian status lahan akibat tumpang tindih kebijakan tata ruang dan kehutanan.
Baca juga: Mentrans tegaskan program transmigrasi saat ini harus atas usulan pemda tujuan
Baca juga: Mentrans ingin warga lokal tidak sekedar jadi penonton di tanah sendiri
Mentrans menjelaskan sebagian kawasan transmigrasi yang ditempati sejak tahun 1999 kini masuk wilayah kehutanan akibat perubahan aturan, sehingga memerlukan penelusuran dokumen untuk menentukan prioritas penyelesaian.
Ia mengakui proses penanganan tidak mudah karena sejumlah lokasi transmigrasi harus diverifikasi ulang berdasarkan data administratif dan surat tanah yang menjadi dasar penetapan sertifikasi oleh pemerintah.
"Contoh di tahun 1999 kami tempatkan transmigran di (Kabupaten) Luwu (Sulawesi Selatan). Tiba-tiba tahun 1999 itu ada Undang-Undang Kehutanan. Dan ada kewajiban dari pemerintah provinsi agar tiap provinsi itu 30 persennya hutan. 20 tahun kemudian dari tahun 1999, tiba-tiba kawasan transmigrasi ditetapkan sebagai kawasan hutan," katanya, menjelaskan.
Baca juga: Maruarar Sirait dan Iftitah hadiri gelar griya Menteri Rosan
Dalam penyelesaiannya, Kementerian Transmigrasi bekerja sama erat dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dinilai sangat kooperatif dalam mengklarifikasi data dan mempercepat proses legalisasi lahan transmigrasi.
"Seperti ini yang kami juga perjuangkan. Kami sampaikan. Hanya saya bersyukur, Menteri Kehutanan juga sangat kooperatif, termasuk Menteri ATR juga sangat kooperatif. Buktinya sudah ada 6.000 lebih sertifikat yang kami sudah bagikan, itu sudah satu langkah maju dibandingkan dengan sebelumnya," ujar dia.
Mentrans menegaskan penyelesaian masalah lahan transmigrasi adalah wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat, sekaligus langkah penting memperkuat pemerataan ekonomi dan keadilan agraria di seluruh Indonesia.
