Palu (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Prof Lukman Thahir menegaskan kepada sivitas akademika agar jangan ada praktik nepotisme dalam proses seleksi penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2025.
"Tidak boleh ada titipan, semuanya harus dilaksanakan sesuai mekanisme, sebab praktik nepotisme akan merusak moral integritas kampus," kata Lukman Thahir dalam rapat panitia dan tim wawancara pendaftaran beasiswa KIP Kuliah Tahun, di Palu, Selasa.
Beasiswa KIP Kuliah, menurut dia, harus disalurkan tepat sasaran, karena program ini dikhususkan kepada mahasiswa ekonomi lemah yang berprestasi secara akademik dan memiliki kartu KIP Kuliah, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Baca juga: Poso dan UIN Palu kerja sama pangan halal
Baca juga: UIN Palu siapkan diri menuju sertifikasi ISO untuk layanan mutu pendidikan
Ia mengemukakan tahapan pendaftaran atau pemasukan berkas calon penerima beasiswa KIP Kuliah telah dilakukan pada tanggal 3 -17 September 2025, saat ini jumlah pendaftar teregistrasi sebanyak 308 mahasiswa baru.
"Mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah harus dibantu dengan KIP Kuliah, maka panitia seleksi dan tim wawancara jangan sampai menzalimi mereka. Jika mereka memenuhi syarat, maka berikan haknya," ujar dia.
Menurut dia, banyak warga menengah ke bawah mengeluh terkait dengan proses seleksi beasiswa KIP Kuliah, mereka yang memiliki Kartu Indonesia Pintar, PKH, dan KKS justru tidak lulus.
"Kuota UIN Datokarama 200 orang untuk beasiswa KIP Kuliah 2025, maka kuota ini harus benar-benar selektif dan berpihak kepada mereka yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi," ucap Lukman.
Baca juga: UIN Palu sebut satgas PPKS bentuk keseriusan cegah kekerasan di kampus
Tahun ini pemerintah pusat memberikan kuota penerima beasiswa KIP Kuliah kepada UIN Datokarama sebanyak 200 mahasiswa baru. Setiap mahasiswa yang memenuhi syarat akan mendapat bantuan beasiswa senilai Rp6,6 juta per semester, atau Rp52 juta lebih selama delapan semester per mahasiswa.
"Kami berharap melalui program ini dapat meringankan beban dan membantu mahasiswa dalam melunasi kewajiban administrasi kampus," kata dia.
