Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tamsil Linrung menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencetak generasi berkualitas.
"Beasiswa harus membuka akses seluas-luasnya, memberikan dampak pembangunan, dan menjadi instrumen pengungkit kapasitas generasi muda," katanya melalui keterangan di Jakarta, Selasa.
Tamsil juga menekankan bahwa beasiswa bukan sekadar biaya kuliah, melainkan investasi strategis untuk mencetak generasi pemimpin bangsa.
Baca juga: Rektor UIN Palu sebut jangan ada nepotisme pada seleksi penerima KIP Kuliah
Baca juga: Nafisah dan Faisal jadi mahasiswa pertama di keluarganya karena KIP Kuliah
Ia juga menegaskan komitmennya dalam mengawal program KIP-K dan PIP agar tetap menjadi jembatan harapan, bukan ladang penyimpangan.
"Penyalahgunaan dana beasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat," katanya.
Melalui beasiswa pemerintah, Tamsil menyebut pihaknya ingin memastikan bahwa tak ada lagi anak Indonesia yang tidak berkuliah karena faktor ekonomi.
"Pendidikan harus jadi hak universal, bukan hak istimewa," tutur Tamsil Linrung.
Terkait hal tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang memaparkan KIP-K telah menjangkau 861.341 mahasiswa dengan realisasi anggaran sebesar Rp11,8 triliun atau 82,5 persen dari total alokasi Rp 14,98 triliun hingga September 2025.
Baca juga: Mendiktisaintek: Efisiensi tak ganggu KIP Kuliah dan UKT
"Target tahun ini adalah 1,04 juta penerima, termasuk 200 ribu mahasiswa baru. Program ini tidak hanya menanggung biaya kuliah (UKT/SPP), tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, sesuai dengan indeks wilayah perguruan tinggi masing-masing," ungkap dia.
Togar juga menekankan pentingnya integrasi data KIP Kuliah dan PIP agar penerima tepat sasaran.
"Kami telah mengintegrasikan data pemegang KIP SMA, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan PPKE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dengan sistem PDDikti. Proses verifikasi yang ketat memastikan bantuan benar-benar diterima mahasiswa berpotensi akademik namun terbatas secara ekonomi," ucap Togar M, Simatupang.
