Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyatakan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat reformasi birokrasi nasional.
Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha di Purwakarta Senin menyampaikan komitmen itu disela Pencanangan dan Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Purwakarta.
Menurut dia, kegiatan pencanangan dan sosialisasi zona integritas ini menandai komitmen awal seluruh jajaran Setda Purwakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan amanat reformasi birokrasi nasional.
"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai Setda mengenai indikator dan tahapan pembangunan zona integritas," katanya.
Ia menyebutkan, pembentukan tim kerja dan pemetaan area rawan korupsi menjadi prioritas utama dalam pembenahan," kata Norman.
Sekda menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima di setiap lini birokrasi.
"Jadi pencanangan zona integritas bukan sekadar seremonial. Namun sebuah gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," katanya.
Norman Nugraha mengajak agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Purwakarta terus menjaga semangat kebersamaan dan integritas dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.
"Dengan adanya pencanangan ini, kami menargetkan perolehan predikat WBK dan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun berikutnya," katanya.
