Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengajak masyarakat mewaspadai konten-konten bernuansa provokatif hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) di media sosial karena konten-konten tersebut merupakan hoaks dan tidak menggambarkan kejadian yang nyata.
Angga Raka kemudian menilai beredarnya konten-konten yang di-generate oleh AI itu, misalnya beberapa yang terkait aksi unjuk rasa di depan Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Senin (25/8), dapat mengaburkan aspirasi yang disuarakan secara langsung oleh massa aksi saat berdemonstrasi.
"Fenomena DFK (disinformasi, fitnah, kebencian) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang mohon maaf ya, yang DFK tadi," kata Wamenkomdigi Angga Raka menjawab pertanyaan wartawan saat sesi jumpa pers di Kantor PCO RI, Jakarta, Selasa (26/8) malam.
Baca juga: PCO apresiasi perusahaan media yang sudah miliki kanal cek fakta penangkal disinformasi
Oleh karena itu, Angga melanjutkan kedatangannya ke Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) juga untuk berdiskusi membahas strategi pemerintah menjaga ruang digital agar menjadi ruang yang aman, tidak menjadi wadah konten-konten hoaks hasil manipulasi AI yang provokatif dan bisa mengadu domba, dan juga tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang ingin menyebarkan kabar fitnah dan disinformasi yang sarat kebencian.
"Diskusi kami dengan Kepala PCO (Hasan Nasbi) dengan Pak Dirjen di situ, di situlah keprihatinan kita. Kita nggak mau masyarakat disesatkan dengan informasi-informasi yang tidak benar, dan negara mempunyai instrumen hukum untuk menegakkan itu," ujar Angga Raka.
Dia kemudian menyebut pemerintah telah mendorong pengelola aplikasi media sosial terutama yang selama ini menjadi platform tersebarnya konten-konten manipulatif buatan AI itu untuk lebih proaktif.
"Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu, harusnya sudah bisa langsung by system mereka udah langsung di-take down," kata Wamenkomdigi Angga.
Baca juga: Wamenkomdigi sebut Kongres PWI jadi momentum bangkitkan persatuan
Dia kemudian menekankan take down itu bukan artinya pemerintah membungkam atau membatasi kebebasan berekspresi, tetapi take down yang dimaksud itu ditujukan kepada konten-konten manipulasi AI yang tidak nyata, dan sarat dengan nuansa kebencian.
"Di sini kita tekankan sekali lagi kepada platform untuk juga memiliki sistem untuk menindak ini. Kita nggak mau demokrasi kita diciderai dengan hal-hal yang palsu, dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata real-nya tidak ada kan. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan (seolah-olah kejadian baru, red.)," ujar Angga.
Dalam kesempatan yang sama, Angga Raka menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menjaga dan menegakkan demokrasi.
"Pak Prabowo sudah melalui pemilu berapa kali. Saya pribadi menjadi pelaku di dunia sosial media bareng teman-teman media sudah berapa tahun. Nggak ada saya pernah melaporkan siapa atas tuduhan apa. Enggak. Bagi kami ya, kritik itu kita terima, dan itu menjadi sebuah koreksi, dan masukan buat kami," kata Angga Raka.
