Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirim lebih dari 2.500 personel wanita untuk bertugas dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Peacekeeping) sejak 2008, demikian menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
“Indonesia telah mengirimkan 2.556 personel wanita penjaga perdamaian sejak 2008, dari keseluruhan 24 ribu personel penjaga perdamaian yang diikutsertakan selama ini,” ucap Kolonel (Sus) Ratih Pusparini, Kasubdit Pengembangan Kajian di Kedeputian Pengkajian Strategis Lemhannas RI, Jumat.
Dalam agenda diskusi publik The Habibie Center dan Misi Kanada untuk ASEAN mengenai peran wanita dalam perdamaian dan keamanan (WPS) di Jakarta, Ratih mengatakan bahwa para personel wanita dari TNI tersebut pada umumnya ditugaskan pada fungsi pendukung, seperti medis, logistik, ataupun administrasi.
Baca juga: Ini pesan Kasad untuk pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan
Lebih dari itu, ada pula personel wanita yang dijadikan pengamat militer yang bertugas melakukan observasi langsung terhadap kondisi lapangan di wilayah konflik dalam rangka pelaksanaan misi perdamaian PBB.
Ratih yang merupakan personel TNI perempuan pertama yang ikut serta dalam misi perdamaian PBB pada tahun 2008, mengaku sempat ditugaskan sebagai pengamat militer saat mengikuti misi di Timur Tengah.
Namun demikian, Ratih menyebut bahwa persentase personel wanita yang dikirimkan TNI di misi perdamaian PBB selama ini sangat mungkin ditingkatkan lagi karena jumlahnya masih terlalu sedikit.
Baca juga: Kemlu respons wacana RI kirim pasukan penjaga perdamaian perbatasan Rusia-Ukraina
Padahal, keterlibatan personel perempuan dalam misi penjaga perdamaian dapat memberi sudut pandang baru demi mewujudkan keberhasilan misi serta membuka ruang aman yang inklusif bagi kelompok rentan yang terdampak konflik, khususnya wanita.
“Semua orang tahu kalau militer adalah ‘dunianya’ laki-laki, jadi perempuan harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diserahkan ke kami bisa dilakukan dengan baik. Bahkan, di beberapa tempat, lebih baik dari rekan personel pria,” kata dia.
Hal itu juga sesuai dengan amanat PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tahun 2000, untuk meningkatkan kesetaraan gender dan peluang wanita berpartisipasi dalam kerangka perdamaian dan keamanan global, ucap Ratih.
