Aktivis Lingkungan Agar Ikut Atasi Masalah Gajah Liar di Semaka Tanggamus

Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak sejumlah pihak yang terkait lingkungan hidup untuk mengatasi persoalan gajah liar di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. 

Pemprov akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah III Lampung-Bengkulu, lembaga konservasi sumber daya alam, dan aktivis NGO (Non Government Organization) yang peduli terhadap konservasi satwa liar khususnya gajah. 

Sinergi ini untuk merumuskan solusi mengatasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar khususnya di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

Rapat koordinator lintas sektoral diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jumat (6/7/2018), dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

Dalam rapat berhasil dirumuskan solusi yang dipilih untuk mengasi konflik satwa – manusia di Tanggamus. 

Di antaranya sebagai pengamanan dalam jangka pendek, Pemprov dan Pemkab Tanggamus  bersinergi dengan NGO Repong Indonesia akan melakukan penggiringan Gajah menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 

Penggiringan akan dilakukan TIM Mahout dibantu pihak–pihak terkait.  

Sedangkan untuk solusi jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung akan menganggarkan anggaran khusus melalui APBDP dan APBD untuk membentuk Conservation Response Unit (CRU).   

Satuan Tugas yang dibentuk  akan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung komitmen menangani konflik manusia dan satwa liar

Pada kesempatan tersebut Hamartoni menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menangani konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.   

"Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik akan diterapkan langkah untuk mengurangi risiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik," kata Hamartoni. 

Sementara itu, Indra Exploitasi Semiawan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kelestarian Kehutanan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang memilki peran besar dalam menangani konflik manusia – satwa di Lampung. 

"Keterlibatan Sekda secara langsung dalam menginisiasi koordinasi lintas sektoral  telah berhasil menyamakan persepsi dalam menentukan solusi bagi konflik manusia – satwa di Lampung," kata Indra.

Senada dengan Indra Exploitasi, Ketua Forum Konservasi Gajah Sumatera Krismanko Papadang menganggap bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi terbaik dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. 

"Dengan adanya Peraturan Gubernur Lampung sebagai payung hukum dan keterlibatan Sekda secara langsung untuk memimpin Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar di Lampung, menjadikan Provinsi Lampung menjadi yang terbaik., kata Krismanko. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).