Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa tak ada unsur paksaan untuk mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya juga ingin tegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan. Tidak ada yang akan dipaksa makan jika mereka tidak mau makan. Ada masyarakat Indonesia yang mengalami obesitas, ada anak-anak dari keluarga kaya yang juga obesitas. Tidak akan ada tindakan paksaan, ini hanya berdasarkan sukarela,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Hashim menerangkan bahwa program MBG akan menyediakan makanan layak dan sehat untuk 82 juta warga negara Indonesia. Kategori pertama terdiri dari anak-anak sekolah yang berjumlah sekitar 48 juta, lalu 4,3 juta bayi yang masih dalam kandungan, dan sisanya untuk anak-anak pra sekolah/balita di tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
Jangkauan program ini hingga para ibu hamil dipengaruhi berbagai saran terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait urgensi bayi dalam kandungan memperoleh asupan gizi yang layak selama sembilan bulan sebelum kelahiran mereka.
Target memberikan makan 48 juta anak yang per sekolah setiap juga dilandasi data yang mengungkapkan sebanyak 41 persen dari total tersebut pergi belajar di institusi pendidikan dengan perut kosong tanpa sarapan. Hal ini disebabkan orang tua mereka tak mampu menyediakan makanan yang cukup untuk sarapan anak-anak mereka.
Baca juga: Badan Gizi Nasional imbau masyarakat waspada penawaran jasa daftar SPPG berbayar
Baca juga: Bappenas: Penguatan legalitas bantu UMKM terlibat lebih di MBG
Baca juga: BPOM: Tiga penyebab keracunan MBG yang jadi bahan evaluasi perbaikan
