FHUP gelar diskusi terhadap implikasi perubahan UU TNI

Jakarta (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Implikasi dan Tantangan Perubahan UU TNI Terhadap Demokrasi dan Negara Hukum” melalui platform Zoom Meeting.

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dampak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari perspektif hukum dan demokrasi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ideal. 

FGD menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (Dosen FHUI & Direktur Eksekutif ICLD), Mufti Makarim (Senior Advisor Bidang Hankam, Marapi Consulting and Advisor), dan Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H. (Dosen HTN FHUP).

Diskusi dimoderatori oleh Cipta Indralestari R., S.H., M.H., Dosen HTN FHUP. Peserta yang hadir terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 

Dekan FHUP, Prof. Eddy Pratomo, dalam keterangannya, Jumat mengatakan perubahan UU ini harus disikapi dengan bijak, termasuk dalam konteks hukum, sehingga tidak memperburuk keadaan dan dengan FGD ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian hukum tata negara.

Latar belakang kegiatan ini merujuk pada dinamika reformasi sektor pertahanan, di mana perubahan UU TNI menimbulkan pro-kontra terkait risiko kembalinya peran militer dalam ranah sipil.

Sebagian pihak menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan tantangan global, sementara lainnya mengkhawatirkan ancaman terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum, terutama setelah aksi penolakan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat di Gedung DPR RI pada 20 Maret 2025. 

Melalui FGD ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berupaya memperkaya wacana akademis sekaligus mendorong solusi yang berlandaskan konstitusi. Rekomendasi hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran TNI tanpa mengorbankan nilai-nilai negara hukum. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pancasila dalam menjawab isu strategis nasional.