Samarinda (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) Budi Widihartanto menilai kebijakan diskon sebesar 50 persen tarif listrik oleh PLN pada Januari dan Februari 2025, menjadi program efektif dalam upaya menurunkan inflasi.
"Hal ini terbukti dengan adanya inflasi di Kaltim pada Januari mengalami penurunan, dari 1,47 persen pada Desember 2024 menjadi 0,21 persen (year on year/yoy) pada Januari, salah satunya disumbang oleh komoditas listrik," kata Budi di Samarinda, Rabu.
Jika dilihat secara bulanan, Kaltim mengalami deflasi sebesar 1 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,31 persen month to month (mtm).
Baca juga: BPS sebut diskon tarif listrik akibatkan Januari catat deflasi 0,76 persen
Baca juga: Menteri ESDM tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang
Budi menuturkan penyumbang penurunan harga atau deflasi adalah kelompok administered prices (harga yang diatur pemerintah), diantaranya melalui kebijakan diskon 50 persen untuk tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA.
Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang lebih tinggi dengan mendorong tingkat konsumsi pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga memberikan daya ungkit terhadap produksi barang dan jasa di Kaltim.
Deflasi Kaltim periode Januari 2025, lanjut Budi, terutama disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok transportasi.
“Hal ini terlihat dari komoditas tarif listrik secara bulanan memberikan andil deflasi mencapai 1,62 persen (yoy) dan deflasi 1,60 persen (mtm), karena adanya implementasi kebijakan diskon tarif listrik,” ujarnya.
Baca juga: YLKI apresiasi diskon 50 persen tarif listrik
Di sisi lain, penahan laju deflasi pada Januari 2025 adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman maupun restoran.
“Setelah sempat ada kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan di minggu pertama, upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kaltim oleh TPID se-Kaltim,” tuturnya.
Sedangkan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, pemerintah setempat mendukung penguatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program seperti mekanisasi pertanian, bantuan pupuk, bantuan sarana dan prasarana tani kepada kelompok tani.
Upaya menjaga keterjangkauan harga pun terus dilakukan, seperti melalui pasar murah pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kaltim pada Januari, dan peningkatan kualitas konektivitas antar-daerah dan jalan tani pada beberapa sentra pangan.
