Pemkab Bogor raih penghargaan Universal Health Coverage

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama Dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang PMK. Penghargaan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, di Ballroom Krakatau, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (08/08).

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dan President Of International Social Security Association Mohammed Azman. Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Kepala BPJS Kesehatan cabang Cibinong dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu usai menerima penghargaan mengatakan, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya pencapaian UHC di tahun 2024. Tentunya ini semua berkat dukungan seluruh pihak stakeholder terkait di Kabupaten Bogor.

“Termasuk Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cibinong yang luar biasa, terus-menerus kita koordinasi untuk bisa pencapaian UHC di tahun ini di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita bersyukur,” kata Asmawa.

Asmawa berharap mudah-mudahan ini kita terus bisa pertahankan capaian kepesertaan BPJS sebanyak 97 persen dan juga keaktifan di atas 75 persen. Insya Allah, kita akan terus mengejar agar Kabupaten Bogor tetap UHC sehingga bisa menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dengan pelayanan yang terbaik.

Kepala BPJS Kesehatan Cibinong, Ichwansyah Gani menuturkan, ini merupakan penghargaan bagi kabupaten kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan minimal 95 persen, sedangkan kita sudah mencapai 97 persen.

“Dan ini tentu merupakan kebanggaan buat Kabupaten Bogor dan tentunya merupakan bentuk kolaborasi yang sangat erat antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Bogor,” ujar Ichwansyah Gani.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tandasnya.

Penghargaan UHC tahun ini bertemakan satu dekade program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) untuk negeri sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.